Fraksi PAN DKI Nilai Tak Elok Interpelasi Formula E Karena Sudah Disetujui DPRD

Merdeka.com - Fraksi PSI dan sejumlah anggota Fraksi PDIP di DPRD DKI menggagas hak interpelasi dengan program balap mobil listrik Formula E. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, memberikan tanggapannya.

Dia menyatakan tidak elok jika legislatif mengajukan hak interpelasi terhadap program tersebut. Sebab menurutnya, DPRD sudah lebih dahulu menyetujuinya.

"Kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian konsultan, hingga persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, rasanya kurang elok kalau kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang mempermasalahkannya," ujar Zita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).

Politikus PAN itu menuturkan, Formula E sejatinya tidak membebani anggaran DKI. Dengan alasan, Pemprov DKI mampu menopang kebutuhan warganya selama pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, kemampuan daerah menopang kebutuhan warganya menunjukan ekonomi daerah tersebut masih cukup mampu menggelar satu acara tertentu.

"Bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih mampu memberi bantuan ke warga yang terdampak Covid, sehingga tidak bisa dikatakan kalau Formula E membebani APBD, mengganggu penanganan Covid-19. Sebab saya yakin Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," pungkasnya.

Sikap berbeda ditunjukan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP, Ima Mahdiah yang menyatakan akan terus melakukan konsolidasi internal agar hak interpelasi tentang Formula E dapat bergulir.

Hingga Kamis 19 Agustus Fraksi PSI dan lima anggota Fraksi PDIP menyatakan konsisten menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas rencana perhelatan mobil balap listrik tersebut.

"Terkait dengan penambahan tanda tangan, saya belum cek. Tapi saat ini kami masih konsolidasi internal dan membangun komunikasi dengan fraksi lainnya. Yang jelas, saat ini sikap Fraksi PDI Perjuangan masih tetap sama, akan mengajukan hak interplasi terkait dengan Formula E," ucap Ima kepada merdeka.com, Kamis (19/8).

Mengutip akun Twitter @imadya, lima anggota Fraksi PDIP yang menandatangani hak interpelasi adalah Ima Mahdiah, H. Rasyidi, Wa Ode Herlina, Ong Yenny dan Gilbert Simanjuntak.

Interpelasi mengacu kepada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat kerugian Rp106 miliar dari program Formula yang digadang-gadang Anies.

Ima mengunggah dokumen usulan interpelasi yang telah ditandatangani lima politikus PDIP. Berikut caption dari dokumen yang diunggah Ima, dikutip merdeka.com.

Hari ini mulai mendatangi anggota DPRD DKI Jakarta untuk memakai hak Interpelasi terkait formula E serta bersurat kepada Ketua DPRD DKI Jakarta. Dimulai 5 anggota dewan yg saya temui hari ini dan lusa sudah janjian dengan teman2 yang konfirmasi untuk ikut serta dalam Hak Interpelasi kali ini.

Saya optimis ini akan berjalan dan didukung anggota dewan lainnya karena menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan saat ini bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar 106 milyar rupiah.

Kondisi masih pandemi, lebih baik digunakan untuk masyarakat yang terdampak covid. Terlebih dipaksakan penyelenggaraan formula E di Juni 2022 yg menurut saya itu masih dalam masa pemulihan covid.

Semoga masyarakat DKI Jakarta juga mendukung. Terima kasih. Merdeka!

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, PSI akan turut mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas rencananya menargetkan acara Formula E pada Juni 2022. Michael menilai kondisi darurat pandemi sudah sepatutnya mengesampingkan ego politik dan memperjuangkan pengembalian uang rakyat.

"Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal. Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket," ujar Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8).

Menurut Michael, langkah tersebut mendesak dilakukan setelah dikeluarkannya Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang mencatat bahwa ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada 2022.

Michael menilai, anggaran Rp4,48 triliun untuk Formula E seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi. Bantuan sosial untuk jutaan warga yang membutuhkan dan tangki oksigen bisa dianggarkan dari dana Formula E.

“Lagi pula revisi Feasibility Study yang direkomendasikan BPK saja belum dikerjakan, kok sudah berani langsung menjadwalkan kegiatan ini? Gubernur Anies tolong jangan tunggangi uang rakyat untuk tujuan politik elektoral pilpres semata," kata Michael.

Sesuai aturan pengajuan hak interpelasi, jika dua fraksi dengan total anggota melebihi 15 orang mengajukan hak interpelasi, maka hak interpelasi akan bergulir di Paripurna.

“Saya yakin sama seperti kami, PDIP juga akan menyuarakan kekritisan terhadap Pak Anies. Kami berharap kritik itu konkrit, yaitu kita sama-sama gulirkan interpelasi. Dua fraksi cukup. Kalau PDIP benar serius dan tegas ingin memanggil Pak Anies, dengan gabungan dukungan PSI maka interpelasi ini pasti akan berjalan,” tutup Michael.