Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi PDIP DPRD DKI Kritik Dana Lintasan Formula E Bertambah: Bisa Selesaikan Banjir

Fraksi PDIP DPRD DKI Kritik Dana Lintasan Formula E Bertambah: Bisa Selesaikan Banjir Pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol. ©2022 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Biaya pembangunan lintasan Formula E naik Rp10 miliar dari nilai tender Rp50 miliar. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, penambahan biaya tersebut akan sangat cukup bila dipakai untuk program pengendalian banjir.

"Rp10 miliar itu uang rakyat loh, itu sudah bisa menyelesaikan persoalan banjir itu," kata Gembong, Senin (7/3).

Gembong menyayangkan penghitungan membangun lintasan tidak dilakukan secara cermat. Dalam tender PT Jakpro, nilai proyek pembangunan lintasan Formula E sebesar Rp50 miliar. Kemudian pada pelaksanaannya, biaya menjadi Rp60 miliar.

Orang lain juga bertanya?

"Sekarang ada item yang ditambah, item yang ditambah nilai nominal jadi ditambah dari 50 menjadi 60. Enak banget gitu," kritik Gembong.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan penambahan nilai proyek pembangunan lintasan Formula E dari Rp50 miliar menjadi Rp60 miliar. Dalam informasi lelang yang diunggah PT Jakpro, nilai lelang pembangunan lintasan Formula E senilai Rp50 miliar.

"Memang ada penambahan anggaran dari 50 ke 60, karena sirkuit itu dibuat permanen, jadi dibuat lebih baik dan Insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan berikutnya dan lainnya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (7/3).

Dia berpandangan, penambahan anggaran untuk pembangunan lintasan sebagai bentuk tanggung jawab PT Jakpro agar kualitas lintasan dapat memenuhi standar ajang balap mobil listrik itu.

"Ini tanggung jawab Jakpro untuk memastikan dibuat sebaik mungkin untuk memenuhi standar yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak kontraktor PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (Tbk), Ari Wibowo menyampaikan estimasi biaya untuk membangun lintasan Formula E sekitar Rp60 miliar.

Meningkatnya biaya pembangunan seiring kendala yang tidak dapat dikalkulasi di depan. Seperti pengerasan tanah. Diketahui, hampir 40 persen dari total panjang lintasan Formula memiliki kontur tanah berlumpur.

"Misal di dalam tanah ini ada tanah lunak berapa meter, lunaknya seperti apa. Itu kan unseen. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang unseen itu, waktunya tidak sebentar mungkin bisa 6 bulan untuk melakukan penyelidikan," jelas Ari saat meninjau lokasi Formula E, Minggu (6/3).

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI Soroti Pemprov DKI Bangun 3 Jembatan Penyeberangan Habiskan Rp145 Miliar
PSI Soroti Pemprov DKI Bangun 3 Jembatan Penyeberangan Habiskan Rp145 Miliar

Namun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detil.

Baca Selengkapnya
Disorot PSI, Ini Lokasi Jembatan Rp145 Miliar yang Bakal Dibangun DKI di 2024
Disorot PSI, Ini Lokasi Jembatan Rp145 Miliar yang Bakal Dibangun DKI di 2024

Bina Marga akan melakukan pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan nilai anggaran Rp145 miliar.

Baca Selengkapnya
Jakpro Beberkan Audit Sementara Formula E Jakarta 2023, Apa Hasilnya?
Jakpro Beberkan Audit Sementara Formula E Jakarta 2023, Apa Hasilnya?

Jakpro belum bisa menjanjikan kapan proses audit bakal rampung.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh
DPRD DKI Minta Penjelasan Pemprov soal Jakarta Butuh Rp600 T Jadi Kota Global: Gap Anggaran Jauh

DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak
Rugikan Negara Rp1 T, Duduk Perkara Eks Dirjen KA Prasetyo Korupsi Proyek di Medan Bikin Jalur Rel Mangkrak

Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?
Jakarta Butuh Rp600 T untuk jadi Kota Global, Anggaran Besar untuk Apa Saja?

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.

Baca Selengkapnya
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?
Nabilah DPRD Jakarta Sentil Dinas SDA: Proyek Gorong-Gorong Memperbaiki atau Merusak?

Kritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir
Pemprov DKI Jakarta Akui Pengelolaan TIM Dan JIS Salah Sejak Lahir

Ke depannya Pemprov DKI akan mencari solusi agar pengelolaan seperti JIS dan tiga infrastruktur lainnya bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov.

Baca Selengkapnya
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Tol MBZ, Mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Dituntut 4 Tahun Penjara
Kasus Korupsi Tol MBZ, Mantan Dirut Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Dituntut 4 Tahun Penjara

Hal memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya