Fraksi PDIP DPRD DKI Nilai Alokasi Dana Pembelian Pin Emas Tak Berlebihan

Merdeka.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak masalah dengan anggaran pembelian pin emas untuk 106 anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp1,3 miliar untuk pembelian pin emas tersebut. Setiap anggota dewan akan mendapatkan dua pin emas dengan berat 5 gram dan 7 gram.

"Tapi pertanyaannya apakah ini hal yang berlebihan? Ini yang sepertinya tidak juga berlebihan karena ini hal yang biasa. Setiap pelantikan anggota baru memang akan mendapatkan dua pin itu. Dari zaman dulu seperti itu," jelas Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, dihubungi, Selasa (20/8).

Gembong mengatakan, pengadaan pin telah berlangsung sejak sebelum Pemilu demokratis dilaksanakan pada 1999. Dan sejak dulu anggota dewan mendapatkan pin yang berbahan emas.

Dia mengungkapkan, pin akan diberikan kepada semua anggota dewan terpilih tanpa terkecuali. Walaupun ada anggota dewan petahana yang terpilih kembali dan telah mendapatkan pin pada periode sebelumnya.

"Sama semua. 106 jumlahnya sama, dapatnya sama. Dia enggak bicara incumbent atau baru, tidak. Semua anggota terpilih berdasarkan hasil pemilu mendapatkan dua pin," ujarnya.

Jika ada fraksi yang menolak menerima pin, Gembong mengatakan tak masalah. Itu menjadi hak setiap fraksi.

"Kalau fraksi lain enggak setuju itu ya monggo saja. Cuma saya hanya bicara masalah yang terjadi selama ini ya seperti itu. Gitu lho. Saya kira kalau dikatakan berlebihan enggak terlalu berlebihan lah. Dibandingkan dengan alokasi anggaran kita DKI Jakarta sekian puluh triliun saya kira dua pin itu tidak terlalu berlebihan," tegasnya.

Gembong menambahkan, ada payung hukum dalam bentuk Permendagri yang mengatur pemberian pin ini. Hal ini juga berlaku di seluruh Indonesia, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

"Mulai dari DPRD sampai DPR RI hal itu sama, cuma yang membedakan kan mungkin gramnya," tutupnya.

Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pemberian pin untuk anggota dewan. PSI menyarankan agar bahan pin diganti dengan bahan yang lebih murah, tidak harus emas. Anggaran Rp1,3 miliar hanya untuk pin dinilai terlalu boros dan berlebihan sementara masih banyak kebutuhan warga Jakarta yang perlu diprioritaskan.