Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fraksi PDIP Setuju Wacana Tenaga Ahli di DPRD DKI

Fraksi PDIP Setuju Wacana Tenaga Ahli di DPRD DKI Ketua DPRD DKI Jakarta serahkan LHKPN. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan satu anggota dewan disiapkan satu tenaga ahli yang akan membantu mereka mengkaji berbagai persoalan di ibu kota. PDIP pun menyatakan sepakat dengan usulan ini.

Namun sebelum usulan ini diputuskan, harus ada aturan sebagai dasar hukum. Demikian disampaikan Anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, Selasa (3/9).

"Kita butuh (staf ahli) tapi butuh juga ada aturannya," ujarnya.

Saat pembahasan ini, Prasetyo mengaku tak masuk dalam tim yang membahas ini sehingga belum tahu detail usulan tersebut. Namun, menurutnya hal tersebut memungkinkan. Selama ini dia mengaku selama ini tenaga ahli disiapkan sendiri olehnya dan dibayar sendiri.

"Ada saya bayar sendiri, ada saya dikasih dua sebagai ketua. Tapi kan itu perlu. Ada mengerti masalah ekonomi, hukum. Kalau di teman fraksi kan kita juga dikasih, tapi kan dibagi-bagi," jelasnya.

Dia mengatakan, ini juga pernah diusulkan tahun 2017 namun ditolak. Jika ditolak tahun ini menurutnya tak masalah yang penting telah diusulkan. "Mungkin ditolak lagi," ujarnya.

Staf ahli untuk fraksi memang dianggarkan dalam APBD. Menurutnya masukan dari tenaga ahli sangat dibutuhkan mengingat banyak persoalan di ibu kota.

"Tim ahli kan dari fraksi kita dapat jatah, setiap fraksi dapat jatah dari APBD. Nanti bagaimana perkembangan kota banyak masalah juga. Jakarta ke depan mau gimana kan ada masukan juga," pungkasnya.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menolak mengomentari usulan ini. Dia mempersilakan DPRD membahas usulan itu.

"Biar dibahas dulu di DPRD, saya enggak mau komentari dulu. Nanti saya cek dulu detailnya," pungkasnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ
DPD Usul Ada Lembaga Adat Budaya Betawi dalam RUU DKJ

"Lembaga adat dan kebudayaan Betawi perlu dapat nomenklatur serta tugas dan wewenang jelas dalam UU ini." kata Sylviana

Baca Selengkapnya
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank
Ramai Anggota Dewan Gadai SK, Ketua DPRD DKI: Warga Negara kan Boleh Pinjam Uang ke Bank

Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.

Baca Selengkapnya