Fraksi PKB DPRD Dukung PSBB Jawa-Bali: Kalau DKI Saja Enggak akan Berjalan

Merdeka.com - Pemerintah pusat menetapkan untuk membatasi aktivitas warga pulau Jawa dan Bali selama dua pekan terhitung 11-25 Januari. Kebijakan ini didukung oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas mengatakan pengetatan mobilitas warga akan efektif jika kebijakan ini berlaku di seluruh kota penyangga Jakarta.

Selama ini, kata dia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi tidak berdampak signifikan dalam penurunan kasus karena kota penyangga tidak menerapkan kebijakan yang sama.

"Kalau dari pemerintah pusat, di Jabodetabek itu bisa diterapkan bisa berhasil, kalau scoop DKI, DKI saja harus ketat orang keluar masuk. Harus Jabodetabek, enggak akan berjalan di Jakarta saja," ujar Hasbiallah, Kamis (7/1).

Hasbiallah mendukung pembatasan mobilitas pulau Jawa-Bali karena pemerintah dianggap mampu dengan kebijakan yang diberlakukan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah ekonomi. Jika pembatasan hanya berlaku di Jakarta, ekonomi ibu kota akan berdampak besar dibandingkan kota-kota penyangga.

"Berapa kali pun pemerintah pengetatan, yang ada bukan berhasil menurunkan Covid, yang ada ekonomi kita turun. Pengetatan di situ, Pemprov. Ini kan dari Bogor setiap hari masuk," ujar dia.

Anggota fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung jika Pemerintah Provinsi DKI menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Dukungan ini mengingat, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta semakin tidak terkendali dengan lonjakan kasus setiap hari.

"Ya, karena keadaan sudah sangat parah," kata Aziz.

Dia mengaku prihatin dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit rujukan Covid-19 di persentase lebih dari 80 persen. Menurutnya, angka tersebut sangat membahayakan jika Pemprov tidak mengambil kebijakan rem darurat, PSBB ketat.

Aziz yang menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD itu juga mengingatkan Pemprov DKI, mempersiapkan segala infrastruktur dan fasilitas selama PSBB ketat berlangsung. Misalnya, bantuan langsung tunai atau disebut dengan bantuan sosial tunai (Bansos) tunai.

"Kapasitas seluruh RS Covid-19 hampir full, dan wisma atlet juga hampir penuh, sudah saatnya kebijakan tersebut diperketat sampai ada penurunan kasus. Yang harus diperhatikan adalah hal ini harus diikuti turunnya BLT agar masyarakat kecil tidak terlalu terdampak secara ekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto memaparkan daftar daerah yang dibatasi di sejumlah wilayah Jawa-Bali.

Pertama, Jakarta dan sekitarnya meliputi seluruh DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

"Kemudian Banten meliputi Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan dan Tangerang Raya. Kemudian Jawa Barat di luar Jabodetabek yakni Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi," kata Airlangga, Rabu (6/1).

Selanjutnya, di Jawa Tengah adalah Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Di Yogyakarta yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

"Di Jawa Timur yakni Kota Malang Raya dan Surabaya Raya. Sedangkan Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung," ujar Ketum Golkar itu.