Fraksi PKS Dorong Pemprov DKI Lepas Saham di Produsen Bir PT Delta Djakarta
Merdeka.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI segera melepas sahamnya di PT Delta Djakarta, perusahaan produksi minuman beralkohol.
"Sikap Fraksi PKS sangat jelas meminta saham Pemprov di PT Delta agar segera dilepas," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3).
Selain itu, dia juga mendorong agar pimpinan DPRD DKI segera merespons terkait rencana dari Pemprov DKI. Sebab lanjut Arifin, pihak Pemprov DKI telah beberapa kali mengajukan pelepasan saham kepada pimpinan DPRD.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
"PKS sebagai partai politik pengusung Gubernur Anies sangat mendukung hal ini," ucapnya.
Sementara itu, kata Arifin, pelepasan saham PT Delta tidak akan berpengaruh pada APBD DKI. Sebab deviden yang diberikan kepada Pemprov DKI tidak terlalu besar.
"Maka sudah selayaknya untuk dilepaskan segera dan Pemprov DKI bisa menambah pendapatan asli daerahnya dari jalur lain yang halal dan lebih berkah," jelasnya.
Sebelumnya, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pelepasan saham di PT Delta Jakarta tidak bisa diputuskan oleh Pemprov DKI saja, melainkan harus ada persetujuan dari DPRD DKI.
Pemprov DKI, kata Ariza, telah melayangkan surat pada DPRD DKI. Saat ini posisi Pemprov DKI adalah menunggu persetujuan DPRD DKI untuk melepas saham di perusahaan bir tersebut.
"Untuk memenuhi janji (kampanye), Pemprov DKI, Pak Gub, semua tidak bisa memutuskan sendiri. Harus mendapat persetujuan dari temen DPRD, kita tunggu saja. Di DPRD nanti tentu akan dilakukan pengkajian," kata Ariza pada wartawan, Rabu (3/3).
Ariza memastikan Gubernur DKI Jakarta akan menjalankan janji kampanyenya menjual saham di Delta. Menurutnya, tak ada kerugian dari aspek mana pun terkait rencana pelepasan itu.
"Tugas kami memenuhi janji. Anies Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta. Tidak ada yang dirugikan. Provinsi tidak dirugikan. Masyarakat tidak dirugikan. Jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya," jelasnya.
Reporter: Ika Devianti
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaDalam kampanyenya, Anies mengaku sulit menjual saham bir, yang dimiliki DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Ciamis, Kamis, 4 Januari 2023.
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaKontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025
Baca Selengkapnya