Fraksi PSI Pertanyakan Pemprov DKI Belum Bayar Utang Subsidi Transjakarta
Merdeka.com - Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan utang subsidi Transjakarta Rp1,2 triliun pada tahun anggaran 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun anggaran 2020, yang belum dibayar oleh Pemprov DKI. PSI tidak dapat menerima penjelasan Dinas Perhubungan pembayaran utang terkendala karena sempitnya waktu pembahasan.
"PSI mempertanyakan besarnya nilai subsidi PT Transjakarta yang belum dibayarkan Rp1,2 triliun pada tahun 2019 dan Rp435,4 miliar pada tahun 2020," ucap Sekretaris Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Selasa (19/10).
William menuturkan, dari nilai utang Rp1,2 triliun pada 2019, Dinas Perhubungan hanya mengajukan pembayaran utang sebesar Rp225,9 miliar. Nilai pembayaran tersebut menurut William menimbulkan pertanyaan bagaimana utang subsidi tersebut bisa terjadi dan berapa angka yang sebenarnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta dihapus? Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
"Jika Dishub dan BPKD menahan uang subsidi, lalu operasional Transjakarta dikorbankan dan pelayanan tidak optimal, maka rakyat Jakarta yg akan dirugikan," ucap William.
Selain itu, William berpendapat, tindakan tersebut juga mengancam penghidupan ribuan pegawai yang memberikan pelayanan, baik di sisi internal Transjakarta maupun perusahaan operator bus.
Kritik belum dibayarnya utang subsidi Transjakarta sangat bertolak belakang dari nilai SiLPA tahun 2020 yang mencapai Rp5,16 triliun.
"Dengan demikian, tidak pantas bagi Dishub maupun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menahan pembayaran uang subsidi transportasi massal," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada 2024, Pemprov Jakarta mengucurkan PSO Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaNamun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaDPRD meminta Pemprov DKI memberi pendampingan agar permasalahan pinjol dapat selesai di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaTarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca Selengkapnya