Gagal interpelasi, anggota DPRD turun ke jalan demo Jokowi

Merdeka.com - Pekan lalu, anggota Komisi E bidang Kesehatan DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali bersuara lantang akan menggunakan hak interpelasi terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bahkan, ia sudah menggalang dukungan dari anggota DPRD lain.

"Anggota dewan yang sudah menandatangani ada 32 orang atas KJS," ujar Asraf kepada merdeka.com, Kamis (23/5) lalu.

Belakangan, Asraf menarik ucapannya. Ia bersama anggota DPRD dari Golkar malah mundur dari niatnya untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, masalah KJS sudah selesai di tingkat komisi.

Meski sudah tak lagi getol mengajukan interpelasi, isu ini terus menggelinding. Bahkan muncul 32 nama yang sebelumnya menandatangani hak interpelasi yang akan diajukan ke pimpinan DPRD. Nama-nama itu beredar di jejaring media sosial, SMS dan BBM. Belum dipastikan kebenaran 32 nama yang beredar.

Di lain pihak, justru banyak masyarakat dan tokoh nasional yang membela Jokowi. Rencana interpelasi itu pun akhirnya layu sebelum berkembang.

Tapi, soal KJS tidak berhenti sampai di sini. Kemarin, ratusan warga yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/5). Mereka menolak KJS dengan membawa banyak spanduk yang menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Para demonstran membawa poster di antaranya bertuliskan "Usut kolusi dan korupsi Pemda DKI dengan PT Askes." Ada pula poster bertuliskan "Jokowi-Ahok pembohong." Poster lain bertuliskan "Batalkan Kerja Sama dengan PT Askes."

Dalam demonstrasi tersebut, sempat terlihat Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman. Dia ikut dalam orasi mendukung penolakan KJS.

Apa kata Jokowi terkait keikutsertaan Taufiqurrahman dalam aksi ini? Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan berkomentar banyak soal kehadiran anggota DPRD dalam demonstrasi tersebut. "Ya bagus. Ya bagus dong, ikut demo kan bagus," imbuh Jokowi sambil tertawa.

Tapi Jokowi mencoba meluruskan pendapat masyarakat yang menurutnya keliru tersebut.

"Kita ini membangun sistem. Dan uang itu kita kelola sendiri lho. Bukan dikelola oleh premi Askes. Pada keliru semua. Askes itu adalah badan pelaksana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ini hanya mendampingi kita. Gak ada lain-lainnya," kata Jokowi.

Jokowi juga menilai masyarakat yang melakukan unjuk rasa tersebut dipastikan belum paham betul tentang masalah biaya premi. "Orang mikirnya pasti PT Askes ini bayar premi, tidak bayar premi kita ke PT Askes. Ndak ada itu. Nggak ngerti aja, bahwa menurut UU BPJS, lembaga pelaksanaannya nanti PT Askes. Itu," ujar Jokowi

"Kita ini yang pertama. Didampingi loh, tidak membayar premi loh. Jangan dibolak-balik. Dipikir kita asuransi untuk membayar premi. Ndak ada," imbuhnya. (mdk/war)