Follow
Gara-gara ribut Ahok dan DPRD, pembahasan 7 Raperda terkatung-katung
Merdeka.com - Perseteruan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta ternyata tidak hanya membuat nasib APBD DKI Jakarta belum disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) juga ikut molor.Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI Jakarta, M Taufik menerangkan, harusnya ada tujuh dari 17 Raperda yang harusnya dibahas dari Februari hingga Mei. Mengatasi persoalan ini, pihaknya akan berkoordinasi Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta pekan depan."Kami akan koordinasi dengan Biro Hukum dulu ya," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4).
Taufik mengklaim, pihaknya tidak ada niatan untuk menunda pembahasan Raperda tersebut. Sebab tiap peraturan yang disahkan penting untuk berjalannya program Pemprov DKI Jakarta."Semua Perda penting. Kami akan usahakan tahun ini Raperda prioritas kelas," tutupnya.Adapun tujuh raperda harusnya dibahas pada Februari hingga Mei 2015 adalah:
- Raperda Kepariwisataan dan Pelestarian Budaya Betawi
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana proses pengesahan 5 RUU? 'Pemerintah juga telah menyetujui agar RUU kerjasama kelima negara di bidang pertahanan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Pemerintah juga menyetujui,' kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (25/9).
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
- Revisi Perda Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura No 8/1995
- Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Revisi Perda Perpasaran Swasta No 2/2002
- Revisi Perda Penyelenggaraan Beasiswa Daerah No 10/1994
- Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014
- Raperda Keolahragaan dan Kepemudaan
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca Selengkapnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)
Baca Selengkapnya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).
Baca Selengkapnya
Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca Selengkapnya
Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca Selengkapnya