Gerindra Desak Ketua DPRD Gelar Rapimgab Putuskan Wagub DKI
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Syarif meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk segera menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Hingga pemilihan wagub DKI tak bisa dilakukan karena pengesahan tata tertib tak kunjung dilakukan karena rapimgab tidak dilaksanakan.
"Didorong biar rapimgab dong. Tapi enggak terlaksana juga rapimgab. Saran saya Pak Pras juga harus mendorong rapimgab," ucap Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/10)
"Kan rapimgab urusan mekanismenya (pemilihan wagub). Mekanismenya sudah diputuskan belum?" imbuhnya.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang direkomendasikan oleh DPP PDIP sebagai calon wakil wali kota? Putri politisi senior PDIP Aria Bima, Sukma Putri Maharani, mengaku legowo dan menerima keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Bambang Nugroho (Bambang Gage) sebagai bakal calon wakil wali kota mendampingi Teguh Prakosa di Pilkada Solo di Pilkada Solo 2024.
Pentingnya rapat pimpinan gabungan itu kata Syarif agar mekanisme pemilihan bisa disepakati.
"Kalau enggak rapimgab siapa yang bisa menjelaskan (mekanisme pemilihan)? Kan bukan anggota," ujarnya.
Terkait isu Sandiaga Uno akan kembali menjadi wagub, Syarif menegaskan hal itu tidak akan terjadi.
"Enggak ada (kemungkinan kembali menjadi wagub). Sudah saya tanya berulang kali," tegasnya.
Dia mengatakan, partainya maupun Sandiaga memang masih berkeinginan agar bisa mengisi posisi wagub DKI. Namun, hal itu tak mungkin dilakukan karena posisi ini menjadi hak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebab, posisi wagub DKI memang diberikan untuk calon PKS sebagai bentuk hormat terhadap koalisi.
"Kalau hasrat sih ada, tapi orang diukur juga dari etika, kepantasan berkoalisi," kata Syarif.
Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaPenugasan ini tertuang dalam surat DPD PDIP DKI Jakarta Nomor 423/IN/DPD-DKI/X/2023 yang ditandatangani oleh Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Widjaja.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaSesuai amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Pras mengajak kader selalu turun ke lapangan dan bertemu rakyat.
Baca SelengkapnyaDPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaSuharasono merasa DPRD Solo tidak punya kewenangan menyetujui mundurnya seorang wali kota
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya