Gerindra DKI apresiasi Ahok hentikan PT JM bangun monorail
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan pembangunan monorail oleh PT Jakarta Monorail. Langkah ini ternyata juga mendapatkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Fajar Sidik mengatakan, partainya mengapresiasi langkah yang diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, program pembangunan ini sudah mangkrak lebih dari lima tahun.
"Tentang pembangunan monorail yang tidak jelas pelaksanaannya, Fraksi Gerindra mengapresiasi agar segera secara tegas melakukan pemutusan kegiatan pembangunan monorail," katanya dalam rapat paripurna untuk tanggapan RAPBD DKI Jakarta 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1).
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan Jakarta makin parah? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
-
Apa saja masalah Trans Semarang? Namun terkadang operasional bus itu memiliki sejumlah masalah. Salah satunya adalah armadanya yang ternyata melebihi ambang batas emisi.
-
Bagaimana rel kereta api di Padang Panjang rusak? Gempa ini juga membuat fasilitas sarana dan prasarana kereta api di Padang Panjang mengalami kerusakan. Dan beberapa ruas rel juga sempat mengalami kerusakan karena tanah longsor.
Untuk meluruskan niat ini, Deputi Gubernur bidang Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Suhodho tengah menyusun surat pemutusan kerja sama ini. Sebab PT JM tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.
Dia menambahkan, adapun syarat yang diajukan adalah kajian detail tata ruang terkait pembangunan depo di Tanah Abang. Lalu kajian mengenai pembangunan depo di Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan.
"Tidak mungkin dibangun di situ karena melanggar tata ruang. Mereka tidak punya lahan untuk bangun workshop dan ingin memanfaatkan ruang di Setiabudi, Kuningan dan kanal banjir barat. Jelas saja, usulan mereka, kami tolak," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, PT JM tidak dapat melanjutkan pembangunan monorail. Karena dia menilai, mereka tidak memiliki pondasi yang kuat secara finansial.
"Anda (PT JM) punya uang 30 persen (dari nilai pembangunan monorail), uangmu mana?? Jangan-jangan uang 30 persen itu dari jual properti yang kami kasih izin pada PT JM. Itu yang saya curiga. Jadi kami wajar dong nggak kasih kredit bank kalau kami curiga," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/1).
Selain itu, pembangunan depo di Tanah Abang dan Waduk Setiabudi seharusnya tidak ada masalah jika PT JM memiliki uang. Tapi pada kenyataannya mereka masih kesulitan. Bahkan, mereka meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan izin.
"Tanah Abang dan Setiabudi kalau anda (PT JM) punya hak bangun jual gambar juga sudah diborong orang. Bisa jadi nggak dapat uang 30 persen itu baru bangunnya, ngeri itu," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dengan melihat hal ini, Ahok memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan PT JM untuk pembangunan monorail. Namun dia menegaskan, bukan berarti Jakarta tidak mungkin memiliki monorail.
"Kalau yang lain harus tender. Monorail bisa tapi harus lelang. Makanya inti? surat tadi kami menolak PT JM membangun di Jakarta sebetulnya dengan rute seperti itu. Kalau dia bangun lagi dia mesti ikut tender dengan rute yang berbeda," tegasnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menceritakan rencana pembangunan MRT yang sudah ada sejak 26 tahun lalu, ketika Jokowi masih menjadi gubernur
Baca SelengkapnyaJembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, terintegrasi dengan lima moda transportasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaDampak lain dari proyek itu adalah bangunan masjid yang ikut retak.
Baca SelengkapnyaPadahal, Jokowi ingin semua PSN dapat rampung di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSatu dari 12 PSN yang dicoret Pemerintah yakni Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaKereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN lantaran tidak ada kemajuan atau progres yang berarti.
Baca SelengkapnyaSodetan Ciliwung sudah bisa beroperasi usai diresmikan Presiden Jokowi kemarin.
Baca SelengkapnyaAmblasnya Jalan Olimo, Jakarta Barat sempat membuat kemacetan sepanjang 2 km.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca Selengkapnya