Gerindra kecewa Jokowi tak laporkan penggelembungan dana Disdik

Merdeka.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mendukung Indonesian Corruption Watch (ICW) yang ingin mengusut indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menurut Sanusi, Partai Gerindra telah memberikan amanah kepada Jokowi - Ahok, sewaktu diusung sebagai gubernur dan wakil gubernur, untuk tegas menolak praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Semua yang terindikasi penyelewengan anggaran dan kolusi atau korupsi harus di usut tuntas," ujar Sanusi saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (14/4).

ICW menilai tidak tepat langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) karena tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sanusi menegaskan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mewanti-wanti agar Jokowi - Ahok teliti dan mencermati penggunaan anggaran. Birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus betul-betul diawasi.

"Memang itu yang diamanahin Pak Prabowo kepada Jokowi dan Ahok saat mereka mau diusung oleh Gerindra, waktu itu. Amanahnya disampein di depan team PDIP dan Gerindra di Dharmawangsa," jelas Sanusi.

Diketahui sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan seharusnya indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta dilaporkan kepada penegak hukum. Pihaknya menyayangkan Jokowi yang tak akan membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan markup harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum.

Jokowi berargumentasi dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi. Menurutnya wajar jika ada anggaran yang digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta.

Jokowi juga mengatakan, ada sebanyak 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Terlebih, verifikasi tiap mata anggaran dilakukan secara manual sehingga tidak mungkin untuk dicek satu per satu.