Gerindra Minta Anies Cairkan Anggaran BTT, Agar Pekerja Harian di Rumah Saja
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk warga terdampak virus corona atau covid-19. Terkhusus, untuk untuk warga dengan penghasilan harian.
"Sekali lagi saya tegaskan, mereka perlu mendapatkan bantuan dana. Jadi sudah saatnya Gubernur segera mencairkan anggaran BTT tersebut," ujar Taufik, Senin (23/3).
Politikus Gerindra itu menilai, dampak berat dari pandemi Covid-19 sangat dirasakan bagi warga dengan penghasilan harian. Di samping itu, Pemprov DKI menuntut warganya tertib beraktivitas di rumah dan menjaga jarak batas aman saat berinteraksi.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Bagaimana cara mencegah DBD menurut Pemprov DKI? Lebih lanjut, orang tua juga diharapkan menjaga anak-anak saat beraktivitas di liar ruang. Anak-anak diminta untuk memakai pakaian yang menutupi tubuh, seperti celana dan baju lengan panjang.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
Imbauan itu menurut Taufik sulit dilakukan bagi warga penghasilan harian. Sehingga, imbuhnya, jika anggaran dicarikan dan didistribusikan ke warga setidaknya membantu mereka tetap berada di rumah tanpa khawatir dengan penghasilan.
"Tujuannya agar warga berpenghasilan tidak menentu atau pekerja harian ini dapat mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, menghindari penyebaran virus Corona. Mereka yang bekerja harian ini tidak akan bisa memberi makan keluarganya, apabila harus tinggal di rumah dan tidak bekerja," tambah dia.
"Cara satu-satunya agar imbauan itu efektif, dengan memberikan mereka bantuan agar dapat tetap memberi makan keluarganya selama mereka tinggal di rumah," imbuhnya.
Di sisi lain, Taufik juga mengingatkan agar pemberian bantuan dari dana BTT tersebut dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan tepat sasaran, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Pemberian dana ini, kata dia, dapat terus dilakukan hingga penyebaran virus Corona sudah benar-benar dapat dikendalikan. Mengingat, pandemi Covid-19 merupakan masalah yang serius dengan jumlah korban yang terus bertambah, maka diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam penanganannya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaMenurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca SelengkapnyaHeru berujar pengorbanan ASN yang mau WFH ini nantinya akan mendapat ganjaran dari sang pencipta.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaWali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca SelengkapnyaMenurut dia, Presiden Jokowi khawatir apabila kebijakan WFH ASN tersebut tidak efektif dan memperparah polusi udara di Jakarta.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca Selengkapnya