Gerindra: Pesta demokrasi harus jadi lebaran buat warga DKI

Merdeka.com - Pesta demokrasi sudah selayaknya dirayakan dengan suka cita. Namun, saling sindir hingga terjadi emosi masih saja menghiasi semua lini. Meski berjuluk pesta, belum semua masyarakat bisa saling menghormati pilihan satu sama lain.

Kondisi itu merupakan gambaran terjadi saat Pilkada di 101 wilayah seluruh Indonesia. Salah satu paling menjadi sorotan adalah Pilgub DKI Jakarta. Banyak manuver hingga gejolak politik terjadi di daerah pusat pemerintahan ini.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berharap tingginya tensi persaingan antara para pasangan calon tidak membuat warga DKI Jakarta bersikap arogan. Seharusnya warga menjadikan momen ini menjadi kegiatan bersuka ria layaknya mencapai hari kemenangan.

"Maka kita percaya Pilkada nanti adalah yang menyenangkan, bisa jadi Lebaran bagi masyarakat Jakarta menumpahkan suka ria untuk memilih masa depannya," ujar Muzani di markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Selasa (24/1) kemarin malam.

Sebagai partai pendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bersama PKS, Muzani meyakini waktu pencoblosan 15 Februari nanti berlangsung semarak. Bukan hanya itu, dia juga berharap Pilgub DKI juga berlangsung tanpa intimidasi dan manipulasi data.

Meski begitu, Muzani menyebut masyarakat ibu kota sudah sadar dan merasa demokrasi menjadi penting bagi kemajuan wilayahnya. Sehingga pihaknya meyakini sulit melakukan tindakan negatif demi sebuah kemenangan di DKI Jakarta walau menggunakan cara paling sakti sekalipun.

"Kekuatan-kekuatan supranatural telah melakukan penekanan, tapi saya percaya akal budi di Jakarta yang akan menang," ujarnya.

Majelis Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid merasa Pilgub DKI Jakarta bakal berjalan lebih baik dibanding wilayah lain. Sehingga segala intimidasi, politik uang dan manipulasi data, harus segera ditindak tegas.

Dia bahkan mengibaratkan kondisi itu ibarat teroris lantaran bisa menghancurkan ibu kota. "Kita tak mau kualitas Pilkadanya lebih rendah atau lebih buruk dengan intimidasi, manipulasi dan politik uang yang sering saya sebut sebagai terorisme pilkada," tegas pimpinan MPR tersebut.

Bila itu terjadi, lanjut Hidayat, bukan tidak mungkin bakal terjadi krisis kepercayaan kepada Pemprov DKI Jakarta ke depannya. Sehingga ke depannya wilayah ibu kota justru tidak dapat lagi dibanggakan dan dipercaya banyak pihak lagi.

"Kalau lebih buruk kualitasnya maka saya khawatir hasil yang muncul tidak membanggakan. Ini akan jadi benih-benih disintegrasi bagi Jakarta, karena orang-orang tidak percaya lagi dengan Jakarta," terangnya.

Pernyataan agar Pilkada harus dilakukan dengan gembira juga pernah disampaikan Partai Golkar sebagai pendukung pasangan Basuki T Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Sehingga mereka meminta warga tidak perlu berdebat panjang melainkan cukup selesaikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 15 Februari 2017 nanti.

"Kita enggak usah rame-rame, enggak usah berantem, enggak usah tegang menghadapi Pilgub. Tenang saja, ketawa-ketawa, happy. Pilih yang lu suka, yang enggak suka, enggak usah dipilih. Gampang kan? Gitu aja kok repot," kata Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi Jumat pekan lalu.