Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gerindra terus rayu fraksi di DPRD agar kompak gulingkan Ahok

Gerindra terus rayu fraksi di DPRD agar kompak gulingkan Ahok kampanye gerindra. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Aliansi Masyarakat Jakarta Utara meminta DPRD DKI menggalang hak menyatakan pendapat (HMP) agar Basuki Tjahaja Purnama dari kursi gubernur DKI Jakarta. Salah satu partai yang paling 'ngotot' menghidupkan kembali HMP adalah Partai Gerindra.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, mengatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan personal ke anggota DPRD DKI yang lain agar mau menandatangani surat HMP. Namun, kebanyakan partai akan memutuskan sikapnya setelah digelar rapat fraksi.

"Seperti PKS kan masih menunggu rapat fraksi. Golkar dan PKB juga begitu meskipun dari Golkar juga sudah ada satu yang tanda tangan," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (2/6).

Tetapi, kata Syarif ada pula fraksi partai yang akan memberikan sikap jika PDI-Perjuangan (PDIP) menyetujui dan memberikan tanda tangan untuk digelar HMP. Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat-PAN.

"Kalau Demokrat dia sudah kepengen tanda tangan enggak usah pakai rapat dulu. Tapi katanya asalkan PDI-P udah tanda tangan. Menurut mereka sia-sia (kalau enggak ada PDI-P)," terangnya.

Sementara untuk PPP, melalui Ketua fraksinya, Maman Firmansyah menyatakan siap mendukung HMP, namun tidak perlu membubuhkan tanda tangan lagi karena sudah diberikan tahun lalu dan masih berlaku.

"Jangan meremehkan tanda tangan dukungan dari PPP. Kami sudah tanda tangan 10 anggota dan itu berharga loh. Itu sampai sekarang masih berlaku," tegas Maman.

Lalu bagaimana dengan dua partai pendukung Ahok? Partai NasDem dan Hanura secara tegas menyatakan menolak adanya HMP tersebut sehingga edaran surat HMP tidak lagi diberikan kepada kedua partai itu.

Untuk diketahui, usulan hak menyatakan pendapat bisa disahkan lewat sebuah rapat paripurna. Namun, butuh dukungan sekitar 53 anggota untuk dapat menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota DPRD.

Untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Saat ini, DPRD DKI Jakarta beranggotakan 106 orang anggota. Atas dasar ini, sekurang-kurangnya sekitar 80 anggota dewan untuk hadir dalam rapat paripurna HMP jika berhasil digelar. (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra soal Cagub DKI: Kami Masih Fokus Kawal Suara Pilpres dan Pileg
Gerindra soal Cagub DKI: Kami Masih Fokus Kawal Suara Pilpres dan Pileg

Belum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Gerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket

Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki
VIDEO: Ahok Tarik Urat Luruskan Ucapan Jokowi Tak Bisa Kerja: Emang Presiden Joki

Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Menebak Arah Politik Demokrat Selanjutnya Dalam Commanders Call
Menebak Arah Politik Demokrat Selanjutnya Dalam Commanders Call

Demokrat sedang berada di persimpangan menentukan langkah politik selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.

Baca Selengkapnya
OSO Ungkap Demokrat Sudah Telepon-Telepon Koalisi Ganjar, Minta Gabung?
OSO Ungkap Demokrat Sudah Telepon-Telepon Koalisi Ganjar, Minta Gabung?

Kubu Ganjar Pranowo membuka pintu bagi Partai Demokrat apabila ingin bergabung.

Baca Selengkapnya
Golkar Bandingkan Penjajakan ke PDIP dan Gerindra: Akhirnya Pilih Prabowo
Golkar Bandingkan Penjajakan ke PDIP dan Gerindra: Akhirnya Pilih Prabowo

Golkar telah melakukan penjajakan koalisi dengan Partai Gerindra sudah lebih lama daripada penjajakan dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Dikeroyok Koalisi Besar, PDIP: Muncul Gerakan Rakyat Dukung Ganjar Pranowo
Dikeroyok Koalisi Besar, PDIP: Muncul Gerakan Rakyat Dukung Ganjar Pranowo

Dukungan gerakan rakyat akan memperbesar peluang Ganjar menang.

Baca Selengkapnya