Go-Jek dan Grab Bike jadi bahasan Ahok di Polda Metro Jaya

Merdeka.com - Sejumlah gesekan yang terjadi antara pengojek motor konvensional dan pengendara Go-Jek serta Grab Bike akhir-akhir ini, menjadi salah satu hal yang dibahas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam kunjungannya ke Markas Polda Metro Jaya pagi tadi.

Menurut Ahok, harus ada undang-undang yang memayungi para pengojek itu, jika jenis lapangan kerja yang mereka jalani tersebut ingin dikategorikan sebagai profesi yang legal.

"Ojek bisa ada karena orang butuh. Harusnya, yang buat undang-undang revisi. Jangan sampai undang-undang menghambat kita untuk menolong warga, mengenai manfaat dan mudaratnya," ujar Ahok di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7).

"Masa undang-undang membuat mudarat lebih banyak. Undang-undang harus mengikuti manfaat, ya revisi dong undang-undangnya, jangan orangnya yang disengsarakan. Kitab suci yang enggak boleh diubah, kalau undang-undang boleh," katanya menambahkan.

Ahok menjelaskan, jika berpegangan pada Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), ojek memang tidak masuk dalam kategori sistem transportasi. Namun pada kenyataannya, keberadaan ojek itu memang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah ibu kota yang kemacetannya sudah parah.

Selain itu, Ahok juga tak lupa mengimbau para tukang ojek konvensional, untuk bergabung dengan Go-Jek atau Grab Bike, atau jasa transportasi berbasis serupa lainnya agar penghasilan mereka pun mengalami peningkatan.

"Pelacur juga enggak diakui dalam undang-undang di Indonesia kan? Itu namanya diskresi, tahu sama tahu. Kalau kata polisi 86 saja. Habis mau gimana? Sekarang kalian butuh ojek enggak?" ujar Ahok.

"Kalau Anda mau bergabung, itu justru akan memudahkan Anda agar dapat penumpang, sama seperti taksi. Sekarang taksi pakai GPS atau radio enggak? Pakai. Supaya mereka gampang dapat penumpang. Nah, biar ojek-ojek enggak rugi, enggak nongkrong, enggak ke mana-mana sembarangan, pakai sistem teknologi dong," pungkasnya.