Golkar Interpelasi Formula E: Nambah Kerjaan dan Buang-Buang Waktu
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai langkah interpelasi Fraksi PDIP dan PSI terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E, hanya membuang waktu. Dia pun memastikan Golkar tidak ikut serta menandatangani permohonan hak interpelasi.
"Jadi kita pasti, Golkar sudah pasti tidak ikut dalam interpelasi. Karena hanya nambah kerjaan dan buang-buang waktu," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8).
Dia tidak menafikan sebagai anggota dewan memiliki hak untuk melakukan interpelasi kepada Kepala Daerah. Namun, anggota DPRD memiliki kewajiban dalam melaksanakan kewajiban seperti pelaksanaan rapat pimpinan gabungan.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Interpelasi itu hak, sementara kewajiban dewan itu masih banyak yang tertunda, contoh hari ini Rapimgab, dari pagi jam 10 sampai sekarang belum mulai-mulai. Itu kan kewajiban kita, tapi teman-teman malah sibuk urusan interpelasi. Apa enggan ada cara lain?" jelasnya.
Basri sepakat jika Formula E tidak dilaksanakan pada 2022. Namun menurutnya, masih banyak cara untuk menagih uang yang telah disetor sebagai commitment fee.
Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan permohonan hak mereka untuk menginterpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi.
Pras mengatakan, langkah ini merupakan cara legislatif untuk mempertanyakan nasib rencana Formula E yang digagas Anies.
Politikus PDIP itu merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aturan-aturan suatu kegiatan yang perlu dibayarkan dengan tahun jamak. Jika kemampuan DKI tidak dapat melaksanakan hal itu hanya akan menjadi beban bagi Gubernur DKI selanjutnya.
"Jabatan beliau sebelum 5 tahun tidak boleh membuat perencanaan seperti ini. Bukan apa-apa, dampaknya kalau gubernurya masih beliau alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau enggak kan jadi beban gubernur berikutnya," ujar Pras di Balai Kota, Kamis (26/8).
Ia menuturkan, rencana menggelar ajang balap mobil bertenaga listrik ini harus diantisipasi sebab pandemi Covid tidak dapat dipastikan selesai tahun depan.
Dikhawatirkan, jika Anies bersikeras menggelar Formula E, akan memicu lonjakan penularan virus kembali di Jakarta.
"Apalagi, kalau kerumunan masa ini kalau Formula E terjadi itu akan menjadikan Jakarta, takutnya pandemi ini akan naik lagi," lugasnya.
Sementara itu, 33 anggota pengusul interpelasi berasal dari Fraksi PDIP dan PSI. Fraksi PDIP terdiri dari 25 orang, dan PSI terdiri dari 8 orang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca SelengkapnyaKubu Anies dan Ganjar akan menggulirkan hak angket di DPR dugaan kecurangan Pemilu
Baca SelengkapnyaSafrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaRapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaBertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya