Golkar Kritik Keras Anies Baswedan yang Sering Absen Rapat Paripurna
Merdeka.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengajukan interupsi saat rapat paripurna DKI Jakarta. Dia mengkritisi Anies yang tak hadir dalam rapat tersebut.
DPRD DKI Jakarta hari ini Senin (25/4) menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021.
"Saya mengamati beberapa paripurna Pak Gubernur tidak pernah hadir selalu diwakili oleh Pak Wakil Gubernur terus. Padahal berhentinya Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan kalau tidak salah di bulan Oktober nanti," kata Baco di ruang rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (25/4).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Kapan sidang DKPP terkait KPU digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Menurutnya, ada sejumlah yang mesti diselesaikan Anies karena menyangkut hajat orang banyak atau terkait dengan rakyat Jakarta. Di antaranya tentang Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) yang belum diubah sesuai kondisi masyarakat.
"Terlebih lagi banyaknya lahan hijau milik masyarakat yang di blok oleh Pemda DKI Jakarta dan sekarang mereka tidak bisa maksimalkan apa-apa. Dibeli oleh Pemda juga tidak dibeli mau dibangun juga tidak bisa mau dijual juga tidak ada yang beli. ini bentuk penzoliman terhadap hak hak rakyat Jakarta," ujarnya.
Dia berkata, sudah hampir 8 tahun sejak 2014 tidak ada perubahan mengenai Perda tersebut. Menurutnya, kewenangan Perda terebut sekarang diserahkan kepada Gubernur dalam bentuk Pergub.
"Kurang lebih 1 bulan lalu sudah selesai di dewan dan sampai sekarang masih berkutik di Eksekutif," ujarnya.
Basri kemudian berpesan keras kepada Anies agar tidak pencitraan saja untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi, memikirkan nasib rakyat ibu kota.
"Sekali lagi pak Wakil Gubernur ini pesan keras buat pak Gubernur buat pak Wakil Gubernur dan untuk eksekutif tolong jangan pentingkan kepentingan yang pencitraan diri sendiri pikirkanlah nasib rakyat Jakarta yang bertahan yang bergantung selama 8 tahun in," ujarnya.
Dia berharap, dengan adanya perubahan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) bisa menguntungkan masyarakat. Perda ini menjadi catatan penting baginya.
"Harapannya mereka dengan ada format baru dari Perda Zonasi dan RDTR tersebut ada kehidupan atau pencahayaan untuk mereka bisa lebih baik karena tanahnya mereka statusnya bisa berubah. Mohon juga jadi catatan ini saya rasa juga jadi keluhan para seluruh Fraksi dan seluruh masyarakat," pungkasnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mendampingi Presiden Joko Widodo untuk meninjau pembangunan sirkuit Formula E.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaGuspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Sydzily menilai, langkah itu merupakan hak Anies untuk berkomunikasi politik dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaKedatangan Anies disambut para anggota DPD PDI Perjuangan Jakarta.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaKomisi V DPR menggelar rapat membahas jalan rusak dengan perwakilan masyarakat Parung Panjang
Baca SelengkapnyaApakah kedatangan Anies terkait dengan Pilkada DKI Jakarta?
Baca SelengkapnyaSejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Anies usai mengunjungi DPD PDIP DKI, Cakung, Jakarta Timur untuk membahas Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya