Golkar sebut Jakarta makin macet karena kebijakan Pemprov DKI
Merdeka.com - Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menyebut Ibu Kota semakin hari semakin macet. Firman menyebut kemacetan ini terjadi karena ulah kebijakan Pemprov DKI.
"Hal tersebut perlu dipertanyakan, menurut saya, bahwa jalan raya dibangun dengan menggunakan anggaran dari negara melalui APBN sedangkan APBN berasal dari uang rakyat hasil pungutan pajak yang dibayar rakyat salah satunya," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
"Tetapi ironisnya jalan raya yang logikanya dibangun untuk rakyat sekarang di sekat dengan tembok dan dimonopoli oleh perusahaan yang mengoperasikan Busway dengan komersial," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Itu.
-
Kenapa warga menggugat Waskita Karya? Mereka menyatakan penolakan terhadap pembangunan tersebut.
-
Siapa yang bisa mengajukan gugatan? 1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
-
Apa yang digugat dari Waskita Karya? Dalam gugatan tersebut terdapat tiga lembaga berbeda yang mereka gugat, yaitu PT Waskita Karya (Tergugat I), Kedutaan Besar India (Tergugat II) dan PT Bita Enarcon Engineering (Tergugat III).
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
Untuk itu kata Firman, warga patut mempertanyakan dan dapat melakukan gugatan class action atas kebijakan Pemprov DKI yang telah menyabotase hak-hak rakyat untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial.
DKI harus belajar dari beberapa negara yang memfasilitasi transportasi umum kepada rakyatnya. Tetapi tidak memonopoli seperti di Jakarta.
"Kebijakan seperti ini juga bisa dikategorikan bagian dari korupsi," ungkapnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ratusan mobil JakLingko terparkir di kawasan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaKoordinator Lapangan dari Walhi Jakarta Bagas Okta Pribakti mengatakan, terdapat empat tuntutan yang dibawa dalam aksi ini.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal tapi masih aja macet
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Baca SelengkapnyaHeru Budi mengatakan, lalu lintas di Jakarta pada pagi hari seperti air bah. Kondisi ini perlu dievaluasi bersama.
Baca SelengkapnyaRatusan angkutan umum bus kecil bekas Mikrolet, APB, dan Jaklingko Mikrotrans memadati jalan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca Selengkapnya"Kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto
Baca SelengkapnyaJokowi keluhkan banyak kota di Indonesia yang mengalami kemacetan
Baca SelengkapnyaDampak kesehatan disebabkan dari buruknya kualitas udara Jakarta sebagai suatu hal yang tidak biasa
Baca Selengkapnya