Golkar Sebut Penyesuaian RKT DPRD DKI Karena Ada Ketimpangan Fasilitas dan Tunjangan

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan pertimbangan adanya penyesuaian nilai rencana kerja tahunan (RKT) DPRD di 2021 karena adanya ketimpangan antara legislatif dan eksekutif. Basri menilai apa yang dilakukan DPRD tentang RKT masih dalam tahap wajar.

"Fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif juga sangat timpang, kami sedang menyesuaikan. Walau tidak sama dengan eksekutif tapi paling tidak, tidak timpang jauh lah," ucap Basri kepada merdeka.com, Rabu (2/12).

Menurutnya, perencanaan nilai RKT oleh DPRD melalui Badan Anggaran tidak asal mematok numerasi. Basri kembali menegaskan penyesuaian RKT untuk tiap-tiap anggota dewan tetap mengikuti batasan dan aturan-aturan terkait penyusunan pendapatan untuk legislatif.

"Semua juga ada dalam aturan, kita tidak boleh keluar dari situ dan tidak akan bisa. Jadi masih tahap wajar apa yang sedang di lakukan oleh teman-teman dewan," tuturnya.

Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menilai anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta pada 2021 terlalu besar. Angka Rp 8 miliar per anggota dianggap tidak tepat di kondisi pandemi Covid-19.

"Anggaran per anggota DPRD ini terlalu berlebihan. Terlebih di tengah situasi masyarakat sebar kesulitan karena dampak pandemi," ujar Badiul kepada merdeka.com, Selasa (1/12).

Dari rincian pendapatan yang direncanakan akan diterima anggota dewan Jakarta, Badiul mengkritisi nilai uang paket dan tunjangan keluarga, yang masuk sebagai pendapat langsung.

Menurut Badiul, angka tersebut terlalu dipaksakan untuk dicanangkan. Lagipula, uang representasi dinilai cukup untuk menambah numerasi pendapatan anggota per bulannya.

Dari dokumen yang diterima merdeka.com uang paket yang direncanakan sebesar Rp 225.000, dan uang tunjangan keluarga sebesar Rp 315.000. Untuk representatif, anggota DPRD direncanakan mendapat Rp 2.250.000.

"Draf ini perlu dikaji ulang, dan anggota DPRD jangan terjebak melakukan pemborosan anggaran daerah," ucapnya.

Hal lain yang kemudian dikritisi oleh Badiul adalah kurang transparan DPRD terhadap hasil reses mereka.

"Reses selama ini juga tidak dilaporkan ke publik oleh anggota dewan, transparansinya sangat lemah."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan berpendapat rencana alokasi untuk RKT DPRD 2021 yang dianggap tidak tepat adalah kegiatan sosialisasi Raperda dan sosialisasi kebangsaan.

Misbah mengatakan, sosialisasi seharusnya tidak dianggarkan per anggota melainkan kolektif per daerah pemilihan dan dikelola Sekretaris Jenderal dewan.

"Kegiatan sosialisasi Raperda, Perda, Kebangsaan harusnya tidak dialokasikan untuk masing-masing anggota dewan, tapi kolektif per dapil dan dikelola Setwan, sehingga bisa lebih efisien," ucap Misbah.