Gubernur Anies Dikritik Kering Inovasi Pembangunan Jakarta

Merdeka.com - Seketariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengkritisi pengelolaan anggaran DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Alasannya, anggaran yang terbilang besar namun minim pembangunan inovatif sejak Anies memimpin.

Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi menjelaskan, APBD DKI Jakarta mencapai Rp80 triliun di 2019. Angka itu terus naik sejak 2017. Dibandingkan dengan provinsi lain, angka tersebut tergolong sangat besar. Namun, Badiul menilai Anies telah gagal melakukan pemanfaatan APBD tersebut.

"Potret kenyataan APBD ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah DKI. Problemnya adalah apakah karena kering inovasi," kata Badiul dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6).

Badiul melihat pembangunan yang dilakukan Anies hanya melanjutkan pemerintah sebelumnya. Belum ada inovasi berarti.

"Berdasarkan analisa kami, tidak ada terobosan baru yang dilakukan Anies dengan total anggaran lebih dari 80 triliun," imbuhnya.

Dia menyoroti kampanye Anies yang berjanji bakal mensejahterakan dan membahagiakan rakyat Jakarta. Hal itu belum terjadi melihat potret masyarakat pesisir utara Jakarta.

"Angka kemiskinan masih cukup lumayan. Terutama potret di wilayah utara di wilayah pesisir nampak sekali potret kesenjangan sosial ekonomi sangat jelas," kata Badiul.

Dia turut menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan. Angka retribusi terjadi kenaikan tetapi tak signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2017, retribusi Rp320 miliar, 2018, Rp350 miliar, 2019, Rp352 miliar.

"Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta," kata Badiul.

Dia membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp40 triliun hanya dari reklamasi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan sejumlah program inovasi wujud Wajah Baru Jakarta ketika memberikan sambutan di rapat paripurna HUT ke-492 Kota Jakarta. Mulai dari sistem layanan pembayaran belanja daerah dan pajak pusat melalui SP2D online dan real time hingga menyambut Revolusi Industri 4.0.

Lalu Anies menyebut produk inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan melalui sistem e-Jiwa, DBDKlim dan JakTrack. Dalam penerapan teknologi digital hasil kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dengan sejumlah instansi.

"Dengan adanya sistem yang terhubung melalui aplikasi pintar dalam komputer maupun ponsel. Layanan kesehatan in diharapkan pengorganisasian data kesehatan dapat cepat di analisis. Kemudian dari data tersebut dapat diberikan penanganan secara holistis," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Inovasi selanjutnya menurut Anies yakni beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta fase 1, Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Stasiun Lebak Bulus. Dia menyebut MRT itu merupakan salah satu ikon transportasi di Jakarta.

"Memperoleh antusiasme tinggi dari setiap elemen warga kota, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara," ucapnya.

Lalu adanya revitalisasi fasilitas pejalan kaki, jembatan penyeberangan orang (JPO), jembatan penyeberangan multiguna (JPM), dan terowongan penyeberangan orang yang representatif.

"Atas usaha integrasi antar moda transportasi dan revitalisasi fasilitas pejalan kaki ini, Jakarta berhasil menorehkan prestasi penurunan kemacetan terbesar dari 403 kota dunia sesuai yang diukur oleh TomTom Traffic Index 2018," ujar Anies.

Kemudian yakni inovasi dalam konsistensi pelaksanaan program e-cashless, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-kinerja yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, serta unsur perguruan tinggi.

"Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan, serta mendukung kebijakan Nasional," jelasnya.