Follow
Gunakan e-budgeting, Ahok bisa dimasukkan ke dalam jeruji besi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap menerapkan sistem e-budgeting dalam upaya transparansi penggunaan anggaran. Namun, langkah ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena e-budgeting belum memiliki payung hukum.
Pengamat Keuangan Daerah Dadan Suharmawijaya mengatakan, e-budgeting justru bisa menyebabkan Ahok masuk ke dalam jeruji besi. Belum adanya payung hukum e-budgeting bisa menjadi bumerang jika mantan Bupati Belitung Timur ini melakukan kesalahan dalam penerapannya.
"Dalam titik tertentu e-budgeting justru malah membuat orang terpenjara. Karena belum ada landasan hukum, jadi e-budgeting ini masih sebatas inovasi. Kalau tidak hati-hati berujung kriminalisasi," ungkapnya di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana Kejagung hitung kerugian negara? 'Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Kenapa DPR nilai efek jera belum optimal? 'Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,' jelasnya.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
Dia mencontohkan terobosan yang pernah dilakukan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang melakukan inovasi dalam kasus Payment Gateway. Kini, Deny sedang diselidiki Bareskrim Mabes Polri.
"Seperti kasus, Wamenkum HAM, bikin inovasi belum ada regulasi, akhirnya ya dikriminalisasi," tutup Dadan. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Ganjar menerangkan digitalisasi tersebut bisa diterapkan dalam bentuk e-budgeting dan e-planning.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Ahok lebih memilih koruptor dimiskinkan dan dihukum penjara seumur hidup
Baca Selengkapnya
Persoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama bercerita saat ditahan kasus penistaan agama.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Ahok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok tak setuju jika koruptor dihukum mati. Alasannya, hukuman mati para koruptor tidak akan menyelesaikan masalah.
Baca Selengkapnya
Di hadapan para pendukung Ganjar-Mahfud di Eropa, Ahok justru menegaskan melawan balik
Baca Selengkapnya
E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya