Haji Lulung bantah ada anggaran siluman Rp 12,1 T di RAPBD DKI 2015
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah keras temuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015. Tudingan itu dinilainya mengada-ada tanpa bukti yang jelas.
"Tidak ada dana siluman, rancangan saja belum selesai. Siluman itu terjadi kalau ada APBD," kata Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Jumat (20/3).
Menurutnya, kabar terkait dana siluman itu hanyalah bualan Ahok saja. Bahkan, dirinya menjamin tidak ada dana sebesar itu dimasukkan dalam RAPBD 2015 untuk program yang tidak jelas.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Apa itu daluang? Daluang merupakan kertas yang berasal dari kulit pohon glugu (Jawa) atau pohon saeh (Sunda).
-
Siapa Kerto Pengalasan? Dalam pasukan Pangeran Diponegoro yang ikut bertempur dalam Perang Jawa (1825-1830), ada seorang panglima yang cukup kontroversial bernama Kerto Pengalasan.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Apa masalah utama di Ciliwung? Ciliwung memiliki persoalan kompleks yang musti segera diselesaikan.
-
Di mana daluang digunakan? Kertas daluang digunakan untuk keperluan praktis sehari-hari di lingkungan pesantren dan kebutuhan administrasi pemerintah lokal.
"Tidak ada kesepakatan bersama. Tak ada juga yang dihapus. Begini ya, RAPBD ini belum disahkan. Mana ada sih duit Rp 12,1 triliun," terang dia.
Sementara itu, anggota DPRD DKI kesal terhadap pihak Pemprov DKI Jakarta yang tidak hadir dalam rapat gabungan pembahasan evaluasi RAPBD DKI 2015. Mereka juga kecewa karena sebelumnya tidak mendapat undangan terkait agenda rapat tersebut.
"Kami rencana jam tiga, tapi kalau sudah segini, pihak yang undang lalai, Pemprov belum datang. Kita tunggu sampai jam 4. Kalau batal keputusan kita kembalikan ke gubernur. Kita kembalikan ke Pa Ahok untuk mengelola anggarannya secara baik dan bijak," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Luki Sastrawidya.
Senada, fraksi Partai Hanura juga sepakat dengan pendapat fraksi Partai Demokrat. Mereka turut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
"Partai Hanura memberikan kewenangan sepenuhnya kepada gubernur untuk mengelola anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, terjemahkan hal itu," terang Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Muhamad Sangaji.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.
Baca SelengkapnyaBey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya