Haji Lulung bantah ada anggaran siluman Rp 12,1 T di RAPBD DKI 2015
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah keras temuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015. Tudingan itu dinilainya mengada-ada tanpa bukti yang jelas.
"Tidak ada dana siluman, rancangan saja belum selesai. Siluman itu terjadi kalau ada APBD," kata Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Jumat (20/3).
Menurutnya, kabar terkait dana siluman itu hanyalah bualan Ahok saja. Bahkan, dirinya menjamin tidak ada dana sebesar itu dimasukkan dalam RAPBD 2015 untuk program yang tidak jelas.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Siapa yang terlibat? Konflik pribadi adalah konflik yang melibatkan satu individu dengan individu lainnya.
-
Kenapa LPDUK dibentuk? LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemenpora yang didirikan pada tahun 2017 dalam rangka persiapan menghadapi Asian Games dan Asian Para Games 2018.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Siapa yang dirugikan karena hama bebeluk? Petani di Subang Dapati 200 Hektare Sawahnya Mati Mengering, Ternyata Hama Ini Penyebabnya Para petani di Blok Pesawahan, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, hanya bisa gigit jari mendapati 200 hektare lahan sawahnya mati mengering.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
"Tidak ada kesepakatan bersama. Tak ada juga yang dihapus. Begini ya, RAPBD ini belum disahkan. Mana ada sih duit Rp 12,1 triliun," terang dia.
Sementara itu, anggota DPRD DKI kesal terhadap pihak Pemprov DKI Jakarta yang tidak hadir dalam rapat gabungan pembahasan evaluasi RAPBD DKI 2015. Mereka juga kecewa karena sebelumnya tidak mendapat undangan terkait agenda rapat tersebut.
"Kami rencana jam tiga, tapi kalau sudah segini, pihak yang undang lalai, Pemprov belum datang. Kita tunggu sampai jam 4. Kalau batal keputusan kita kembalikan ke gubernur. Kita kembalikan ke Pa Ahok untuk mengelola anggarannya secara baik dan bijak," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Luki Sastrawidya.
Senada, fraksi Partai Hanura juga sepakat dengan pendapat fraksi Partai Demokrat. Mereka turut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.
"Partai Hanura memberikan kewenangan sepenuhnya kepada gubernur untuk mengelola anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, terjemahkan hal itu," terang Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Muhamad Sangaji.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya"Bukti apa yang dihadirkan sehingga saya dipisahkan dengan keluarga saya," kata Gus Muhdlor sambil menahan tangis.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca SelengkapnyaGalumbang menilai uang tersebut bukan untuk dirinya namun untuk kepentingan BAKTI.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaMantan Bupati Indramayu, Lucky Hakim mengaku tidak pernah memberikan sokongan dana untuk Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun.
Baca SelengkapnyaSaid Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.
Baca Selengkapnya