Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Haji Lulung bantah ada anggaran siluman Rp 12,1 T di RAPBD DKI 2015

Haji Lulung bantah ada anggaran siluman Rp 12,1 T di RAPBD DKI 2015 Lulung Lunggana. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) membantah keras temuan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dana siluman Rp 12,1 triliun dalam RAPBD 2015. Tudingan itu dinilainya mengada-ada tanpa bukti yang jelas.

"Tidak ada dana siluman, rancangan saja belum selesai. Siluman itu terjadi kalau ada APBD," kata Haji Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Sirih, Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, kabar terkait dana siluman itu hanyalah bualan Ahok saja. Bahkan, dirinya menjamin tidak ada dana sebesar itu dimasukkan dalam RAPBD 2015 untuk program yang tidak jelas.

"Tidak ada kesepakatan bersama. Tak ada juga yang dihapus. Begini ya, RAPBD ini belum disahkan. Mana ada sih duit Rp 12,1 triliun," terang dia.

Sementara itu, anggota DPRD DKI kesal terhadap pihak Pemprov DKI Jakarta yang tidak hadir dalam rapat gabungan pembahasan evaluasi RAPBD DKI 2015. Mereka juga kecewa karena sebelumnya tidak mendapat undangan terkait agenda rapat tersebut.

"Kami rencana jam tiga, tapi kalau sudah segini, pihak yang undang lalai, Pemprov belum datang. Kita tunggu sampai jam 4. Kalau batal keputusan kita kembalikan ke gubernur. Kita kembalikan ke Pa Ahok untuk mengelola anggarannya secara baik dan bijak," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Luki Sastrawidya.

Senada, fraksi Partai Hanura juga sepakat dengan pendapat fraksi Partai Demokrat. Mereka turut memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

"Partai Hanura memberikan kewenangan sepenuhnya kepada gubernur untuk mengelola anggarannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, terjemahkan hal itu," terang Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD DKI, Muhamad Sangaji.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan

Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi
Tegas, Said Didu Menolak Mediasi dengan Apdesi

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia
Blak-blakan Said Didu Ogah Mediasi dengan Ketua Apdesi Tangerang: Saya Tidak Pernah Musuhi Dia

Said Didu beralasan dirinya tidak bermusuhan dengan Apdesi.

Baca Selengkapnya
Demokrat Gerah Anies Disinggung soal Sodetan Ciliwung Mangkrak: MandeK Sejak Era Pak Jokowi
Demokrat Gerah Anies Disinggung soal Sodetan Ciliwung Mangkrak: MandeK Sejak Era Pak Jokowi

Jokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya