Haji Lulung: Ribut di Kemendagri karena Ahok bahas UPS 2014

Merdeka.com - Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, berakhir tanpa solusi. Sebab terjadi adu mulut di antara semua yang hadir.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, yang hadir di pertemuan itu keributan bermula saat Ahok, sapaan Basuki, menyinggung masalah UPS di tahun 2014.

"UPS itu urusannya 2014 dan Surat Penyediaan Dana (SPD)-nya itu kan di tangan dia. Dia itu kan dilaporin dia, barang dia sendiri, pekerjaan sendiri jadi nanti dia dapat sanksinya sendiri. Diusulkan melalui pembahasan dan disetujui melalui paripurna," kata Lulung di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/3).

"Hari ini terlihat jelas bahwa UPS itu memang tidak diinput karena di bawah ancaman," tambahnya.

Saat pengadaan UPS 2014, Komisi E sedang dipimpin Lulung. Tapi dia memastikan tak pernah dibahas di awal, termasuk di APBD Perubahan.

"Waktu perubahan tidak dibahas. Dia tidak bahas kok, dari SKPD sana yang mengajukan," jelas politikus PPP.

Dia menambahkan, andai kata pengadaan UPS dulu dibahas bersama dengan DPRD, pasti hasilnya akan lain. "Kalau dibahas dulu, kita bisa koreksi. Buktinya kok dilelang, itu ada SPD yang ditandatangani gubernur. Surat pengadaan dana/biaya. Baru dong itu mau dilelang," bebernya.

Akibat temuan adanya SPD itulah suasana mediasi di dalam menjadi panas. "Hasil pembahasan dewan sama eksekutif intervensi Ahok. Tadi tuh ditemuin 'jangan diinput' UU dilanggar itu. Saya bilang jangan sentris pada e-budgeting. Itu kita apresiasi tapi tunggu produk hukum. Apa itu? Pembahasan UU No 17 thn 2014 pasal 317 ayat 1 butir B. Gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja, kemudian DPRD menetapkan," jelasnya.