Follow
Haji Lulung soal Sumber Waras: Komentar Basaria membingungkan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan, sebagai Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan harusnya memberikan keterangan jelas terkait ucapannya yang menyebut tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan RS Sumber Waras. Pernyataan pimpinan KPK dari unsur polisi itu harus secara kolektif kolegia dan jangan pernyataan pribadi.
"Harusnya jangan pernyataan pribadi, sedangkan kami pada waktu ke sana dikatakan belum tahap penyelidikan baru penyidikan," kata Haji Lulung saat dihubungi, Rabu (2/3).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan maksud Basaria mengeluarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, warga Jakarta sudah cukup pintar untuk mengetahui kasus pengadaan lahan RS Sumber Waras.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang ditanya soal bagi bansos? Daniel menyoroti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial. Sementera, peran Memsos Risma justru minimalis.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Siapa yang melaporkan dugaan korupsi? Aktivis koalisi masyarakat sipil dari Reformasi Kepolisian melaporkan dugaan adanya korupsi pada institusi Polri.
-
Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus korupsi? Lebih lanjut, menurut Sahroni, hal tersebut penting karena nantinya akan menjadi pertimbangan pengadilan yang berdampak pada masa hukuman para pelaku korupsi.
"Jadi dengan komentar dia jadi dibingungkan masyarakat Jakarta dengan komentar Basaria Panjaitan, ini ada apa Basaria Panjaitan?" tambahnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya merasa kesulitan menaikkan kasus yang diduga menyebabkan kerugian Rp 191 miliar pada anggaran APBD Perubahan 2014 itu.
"Jadi menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan tak semudah yang kita bayangkan," kata Basaria.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiRaja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X pun angkat bicara tentang isi pidato Bahlil soal Raja Jawa.
Baca Selengkapnya
Bahlil tak merinci siapa sosok 'Raja Jawa' yang dimaksud. Istana mempersilakan menafsirkan sendiri.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sindiran keras atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal jangan macam-macam dengan Raja Jawa.
Baca Selengkapnya
Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.
Baca Selengkapnya
Mega mempertanyaan kepahaman Bahlil soal 'Raja Jawa'.
Baca Selengkapnya
Bahlil menilai, ada skenario di balik kritikan sejumlah guru besar dan sivitas akademika kepada Jokowi.
Baca Selengkapnya
Terdakwa Haris Azhar berdebat sengit dengan jaksa dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (21/8).
Baca Selengkapnya
Bahlil tak menjelaskan lebih lanjut siapa Raja Jawa yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Tom Lembong menyebutkan, dia siap adu data menanggapi setiap poin yang dilontarkan Luhut dan Bahlil.
Baca Selengkapnya
Bahlil menegaskan usulannya bukan atas perintah siapapun, namun karena melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia
Baca Selengkapnya