Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI

Hanura Sebut Kredibilitas DPRD Dipertaruhkan di Paripurna Pemilihan Wagub DKI Ilustrasi

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura Muhammad Guntur mengatakan kredibilitas anggota DPRD DKI akan dipertaruhkan dalam pemilihan Wagub DKI yang dijadwalkan 22 Juli. Hal ini menyusul perdebatan soal kuorum tidaknya dalam paripurna tersebut.

"Kami di DPRD seperti kata Mendagri tidak berhak menolak, tapi wajib memilih salah satu calon yang diajukan partai pengusung," kata Guntur, Kamis (11/6).

Partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS menyodorkan nama Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies lalu menyodorkan nama itu ke DPRD. Adapun pemilihan melalui rapat paripurna.

Panitia Khusus menyepakati kuorum dihadiri 50 persen plus satu atau minimal 54 anggota DPRD di sana. Ketetapan ini telah disetujui Kementerian Dalam Negeri. Regulasi yang menjadi rujukan syarat kuorum yaitu Pasal 97 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, dan Pasal 129 ayat (2) huruf C Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Guntur, apabila ada fraksi yang akan memboikot dengan tidak menghadiri rapat paripurna pemilihan Wagub DKI, maka hal itu akan menjadi penilaian masyarakat DKI. "Rakyat Jakarta akan tahu bahwa mereka lah biang kerok yang akan menghambat pembangunan di DKI Jakarta," kata Guntur.

Meski begitu, Guntur optimistis paripurna pemilihan Wagub DKI akan kuorum. Bahkan, hitungannya melebihi dari kuorum. Ia menyebut, Gerindra dan PKS memiliki 25 suara, dan dipastikan hadir karena komitmen politik dua partai itu.

"Ditambah Hanura 10 yang berkomitmen hadir karena Ketua Pansus Wagub DKI kan dipegang Hanura, jadi kita wajib mensukseskannya," lanjut Guntur.

Selain itu, ia mendengar PPP dan Partai Demokrat akan hadir penuh. Adapun NasDem dan PKB, kata dia, bisa dibilang masih sekitar 50 persen, sementara PDIP sudah 1/3 menyatakan hadir.

"Tapi saya yakin, bila Ketua DPRD DKI Prasetio sebagai pimpinan mau bekerja sama dengan Pemprov DKI, maka bisa dipastikan PDIP sebagian besar akan hadir," ujarnya.

Melihat itu, kata Guntur, rapat paripurna gagal atau tidak kuorum hanya isu. "Saya yakin para sahabat DPRD saat ini sebagian besar ingin mensukseskan pemilihan Wagub DKI," pungkas Guntur.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Penetapan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Alot, Ini Penyebabnya
Penetapan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Alot, Ini Penyebabnya

Bawaslu memberikan ruang kepada masyarakat bila mana ada yang merasa namanya dicatut oleh pasangan calon dari jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Baca Selengkapnya
Bahas Nasib Dharma-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta, KPU Gelar Rapat Pleno Hari Ini
Bahas Nasib Dharma-Kun Wardhana di Pilkada Jakarta, KPU Gelar Rapat Pleno Hari Ini

KPU DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta seraya menunggu rekomendasi yang akan mereka berikan.

Baca Selengkapnya
Tiga Nama Masuk Bursa Pj Gubernur DKI Jakarta: Heru Budi hingga Marullah Matali
Tiga Nama Masuk Bursa Pj Gubernur DKI Jakarta: Heru Budi hingga Marullah Matali

Adapun Heru bakal habis masa jabatan sebagai Pj Gubernur pada 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Pekan Depan, DPRD DKI Gelar Rapat Bahas Usulan Nama Pj Gubernur Jakarta Pengganti Heru Budi
Pekan Depan, DPRD DKI Gelar Rapat Bahas Usulan Nama Pj Gubernur Jakarta Pengganti Heru Budi

Masa jabatan Heru sebagai PJ Gubernur akan habis pada 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029
Berikut Susunan Fraksi Delapan Partai di DPR RI 2024-2029

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI sementara, Guntur Sasono di Ruan Rapat Paripurna Gedung Parlemen Senayan, Selasa (1/10).

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Tuntaskan Verifikasi Faktual Dukungan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana
KPU Jakarta Tuntaskan Verifikasi Faktual Dukungan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana

Proses verifikasi faktual dilakukan sejak 11 hingga 21 Juli 2024.

Baca Selengkapnya
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?
Ganjar: KPU dan MK Langgar Etik, Apa yang Dibanggakan dari Proses Pemilu seperti Ini?

Putusan tersebut terkait pelanggaran kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Menteri Hadi: Nanti Dulu, Sekarang Kita Jaga Kondusifitas
Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Menteri Hadi: Nanti Dulu, Sekarang Kita Jaga Kondusifitas

Hadi juga enggan menanggapi lebih lanjut sikap PDIP.

Baca Selengkapnya
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak
Respons KPU Dituding DPR 70 Persen Komisioner Tak Layak

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Soal Maju Pilgub Jakarta: Hari Esok Penuh Misteri, Biar Semesta yang Menjawab
Heru Budi Soal Maju Pilgub Jakarta: Hari Esok Penuh Misteri, Biar Semesta yang Menjawab

Heru Budi hingga saat ini belum memutuskan untuk maju di Pilgub Jakarta

Baca Selengkapnya