Follow
Hapus LPJ, Sandiaga akan buat mekanisme pengawasan dana operasional RT/RW
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan penghapusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional untuk RT/RW sebagai wujud memanusiakan mereka. Karena menurutnya, saat membuat LPJ banyak pengurus RT/RW yang malah menomboki dalam menggunakan dana operasional untuk kepentingan warganya.
"Nah laporan-laporan yang mesti dilengkapi dengan kwetansi ini kadang-kadang buat mereka, mereka nombok karena uangnya enggak cukup selama ini untuk kegiatan warga. Akhirnya menyulitkan dan memberikan beban bagi mereka. Tapi kita kan tetap ingin dorong transparansi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12).
Dia mengungkapkan, penghapusan LPJ sebagai bentuk keadilan bagi pengayom masyarakat. Karena selama ini Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) tidak membuat LPJ, padahal tugas dan kewajiban sama-sama pelayanan masyarakat.
-
Apa saja yang harus diamankan? Sebelum mudik, periksa semua pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci dengan aman. Gunakan gembok tambahan jika perlu dan pastikan tidak ada akses yang bisa dimanfaatkan oleh pencuri.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
-
Dimana SARA diatur dalam hukum? Hukum berkaitan dengan SARA diatur dalam undang-undang di Indonesia melalui beberapa pasal yang mengatur tentang penyebaran atau penyalahgunaan SARA.
-
Siapa yang akan mengelola kekayaan Indonesia? 'Saya Prabowo-Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia dan tidak hanya menjaga kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,' ujar dia.
"Karena mereka membandingkan LMK. Ada dikasih juga uang, uang kehormatan tapi enggak ada laporan pertanggungjawabannya. Gini, enggak konsisten gitu lho antara satu pengayom masyarakat dengan RT/RW," jelasnya.
Walau begitu, Sandiaga tetap akan menyusun mekanisme agar dana operasional tidak disalahgunakan. Saat ini aturan tersebut masih digodok di Biro Tata pemerintahan agar rencana ini tidak menyalahi koridor hukum yang berlaku.
"Nah ini yang biro Tapem lagi merumuskan dan kita pasti akan konsultasi sama kemendagri juga," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Nusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca Selengkapnya