Harga BBM naik turun, Ahok kerepotan susun tarif angkutan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belum mendapat informasi terkini, mengenai penyesuaian tarif angkutan umum yang berkaitan dengan turunnya harga BBM.

Dirinya mengakui bahwa penurunan harga minyak, yang juga harus disesuaikan dengan penurunan tarif angkutan umum, kerap membuat pihaknya dipusingkan mengenai pengawasannya di lapangan.

"Mengenai tarif angkutan, belum dapat laporan saya. Memang repot juga, pemerintah buat kebijakan minyak itu disubsidi 1000 rupiah, kalau 100 rupiah subsidi, naik turun pasti terjadi. Masa tiap dua minggu mesti sesuaikan tarif," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Ahok mengatakan, sebenarnya masalah ini sudah dicarikan solusinya sejak awal, dan sudah ketemu. Namun penerapan di lapangan itu diakuinya memang sangat sulit, karena masih terbentur sejumlah hal dan anggapan masyarakat yang belum bisa sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Nah justru dari awal kami tawarkan, semua kami bayar rupiah per kilometer. Minyak ini salah satu komponennya. Jadi kalau mau main-main di DKI, DKI harga tiket busnya gimana? Sama Transjakarta aja orang dibayarnya rupiah per kilometer," kata Ahok.

Ketika diperingatkan bahwa jika tarif angkutan umum tidak ikut menyesuaikan dengan penurunan harga BBM, dan nantinya masyarakat dikhawatirkan akan berbalik lagi menggunakan kendaraan pribadi, Ahok yakin bahwa masalah itu sudah bisa diselesaikan dengan sejumlah peraturan yang sudah ada di DKI Jakarta.

"Kalau tarif nggak turun dan orang-orang kembali beralih ke kendaraan pribadi, ya silakan saja. Kendaraan pribadi sudah banyak penutupnya. Progresif aja kena pajak. Kita juga mau kejar SPT pajak anda. Biar bisa kita lihat, anda kalau beli kendaraan di Jakarta, NPWP kamu berapa, SPT pajak sesuai nggak sama kendaraan yang kamu beli ?" kata Ahok.

"Terus nanti mereka juga kita kenakan tarif parkir, terminal parkir elektronik, dan sudah bisa diatur di wilayah mana yang dikenakan mahal dan yang dikenakan murah. Terus kita juga mau kenakan ERP, lalu ada juga pembatasan motor. Nah yang penting sekarang target kami bagaimana tahun ini sampe tahun depan, busnya bisa dibeli yang banyak dan cukup, dan nggak ada lagi yang masuk ke jaksa lagi karena pembeliannya bermasalah," kata Ahok menambahkan.