Harga bensin Rp 6.600, Ahok minta tarif angkot diturunkan
Merdeka.com - Setelah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu tidak sampai sebulan kembali menurunkan dari Rp 8.500 ke Rp 7.500. Selang beberapa hari, kembali diturunkan dari Rp 7.500 ke Rp 6.600.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dengan keputusan itu seharusnya tarif angkutan umum juga menyesuaikan dengan harga BBM. Saat BBM naik maka tarif naik, begitupun sekarang, seharusnya pihak Organda segera merilis tarif baru.
"Harusnya kalau disesuaikan itu turun. Kami gak tahu itungannya gimana? Organda gitu naik mau turun gak mau. Kalau kami lebih suka bikin komponen tadi, komponen yang dibayar rupiah per kilometer," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/1).
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Apa jenis BBM yang turun harganya? Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun sedangkan untuk Pertalite atau BBM subsidi tidak mengalami perubahan.
-
Kapan Pertamina turunkan harga BBM? Pada periode 1 November 2023, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
Apa yang Pertamina turunkan harganya? Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
Sebab dengan penurunan ini, lanjutnya, biaya komponen sparepart dan BBM, dapat segera dilakukan penyesuaian. Sehingga rakyat warga Jakarta tidak bingung.
"Karena disebutkan minyak berapa, sopir berapa jadi jelas. Kalau ini naik efeknya berapa, sparepart naik efeknya berapa," terangnya.
Sebagai langkah awal, Pemprov DKI Jakarta telah mengutus Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memediasi masalah tarif dengan Organda. Namun sampai saat ini, Ahok mengatakan, belum mendapatkan laporan dari mereka.
"Dia lagi urus, pasti nanti dilaporin. Kan Sk-nya dari saya," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp20.000 untuk jarak terjauh, berlaku mulai awal Oktober 2023 sampai dengan akhir Februari 2024.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan besaran tarif akan dihitung terlebih dahulu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9).
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaRencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaMufti Anam memprotes kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, soal larangan ojek online (ojol) menggunakan BBM subsidi Pertalite.
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaSejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir.
Baca SelengkapnyaTak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya