Heru Budi Aktifkan Penjangkauan PPKS Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah melakukan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

"Iya, iya. Jadi yang dimaksud itu penjangkauan PPKS," kata Heru saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (10/2).

Namun, Heru enggan merinci kegiatan penjangkauan yang dimaksud. Ia mengatakan, akan menanyakan lebih lengkap kepada Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin.

"Saya enggak tahu. Nanti tanya Dinas Trantib (Satpol PP)," tambah Heru.

Sebelumnya, Heru meminta kepada wali kota dan kepala Rukun Warga (RW) untuk memperhatikan warga pendatang. Sebab, kata Heru, pendatang yang memiliki penghasilan rendah akan memberatkan DKI Jakarta.

"Sebagai contoh saja, Jaksel salah satunya memiliki RS Pasar Minggu, dari 14 pasien saat saya berkunjung ke RS tersebut, 14 dalam satu kamar, 9 adalah warga luar DKI. Saya tidak sebutkan kotanya," terang dia.

"Sisanya adalah warga DKI. Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di RS Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RS nya bagus AC, di tempat lain dia tidak temukan itu," lanjut Heru.

Kendati tak dilarang, dia mengaku berat dan berimbas pada APBD DKI. "Kami pemda DKI tidak bisa melarang. Tapi ke depan APBD DKI akan terbebani. Contoh RS Pasar Minggu harus dibesarkan, pemda DKI berkewajiban menambah tempat tidur. Begitu juga saya melihat di RS Budi Asih," tegas dia.

Adapun penjangkauan PPKS ini mirip dengan operasi Yustisi di era Fauzi Bowo. Operasi ini berguna untuk mencegah tingginya jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta pasca Hari Raya Idul Fitri. Bagi warga yang terjaring, maka akan dipulangkan ke kampung halamannya.

Namun, kebijakan ini diganti sistem baru, yaitu binaan kependudukan di masa Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi juga mengimbau masyarakat agar tak membawa kerabat lagi ke Ibukota.

"Bina kependudukan itu. Tapi apakah efektif apa nggak, ya kita lihat. Mana yang lebih efektif. Harus ada pembanding, yustisi atau bina kependudukan. Atau ada jurus yang lain yang belum kita temukan," ucap Jokowi.