Heru Budi Ungkap Ada 3 Juta Penduduk Miskin di Jakarta

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan hasil sinkronisasi data kemiskinan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ditemukan 3 juta penduduk miskin di Ibu Kota.

"Tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri ada kurang lebih sekitar 3.009.000 warga yang berada dalam semesta data DTKS, P3KE dan Carik," katanya dalam keterangannya, Kamis (16/2).

Dia menjabarkan, pemutakhiran data dilakukan selama satu bulan penuh oleh berbagai instansi. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari BKKBN, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta dan pendataan bangunan, individu, dab keluarga (Carik) Jakarta.

"Satu bulan penuh jajaran Pemprov DKI Jakarta mendata mensinkronkan di dalam organisasi. Ada Dinsos, Disdik, BPS, Disdukcapil, terkait juga Diskominfotik. Nah sinkron terus, mensinkronkan data-data," jelasnya.

Selain itu, Heru mengungkapkan, pihaknya melaporkan secara tertulis kepada Kemenko PMK terkait secara berkala. Sehingga, data kemiskinan di Jakarta diharapkan tercatat dengan valid.

"Dari 3 data tadi P3KE, DTKS, Carik, ketemulah 3 juta. 3 juta itu data ada di P3KE, DTKS, dan Carik. Sisanya adalah sedang disinkronkan. Jadi 3 juta itu sudah fix," ujarnya.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menyampaikan bahwa data tersebut sudah sesuai dengan nama dan alamat atau by name by address. Data itu mencakup data stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Kalau itu mau dilakukan lokasinya di mana, itu bisa dilakukan bedah rumah, bedah kampung. Dan 3 juta itu di situ juga ada data stunting. Dan itu 3 juta by name by address," ungkapnya.

Saat ini, Heru menjelaskan, tak ada lagi perbedaan data kemiskinan antara P3KE dan DTKS. Kendati demikian, data ini dapat saja berubah. Mengingat sinkronisasi masih terus berjalan dan bakal diperbarui secara berkala.

"Namanya data kemiskinan apapun data itu adalah data yang dinamis. Maka dari itu setiap dua bulan, setiap tiga bulan harus disinkronkan. Wajar kalau data itu ada perbedaan itu wajar, namanya dinamis. Kan penduduk pindah pergi pindah pergi. Datang ke Jakarta, ke luar Jakarta," tutupnya.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com