Heru Soal Relokasi Warga Depo Pertamina Plumpang: Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi soal opsi pemindahan atau relokasi warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang usai dilanda kebakaran hebat hingga memakan belasan korban jiwa. Heru menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

"Pak Presiden kan kemarin sudah ke sana. Sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN. Sekarang sedang dibahas oleh beliau ya," kata Heru di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (6/3).

"Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat," sambung dia.

Heru menyampaikan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membahas kelanjutan relokasi permukiman atau Depo BBM Plumpang tersebut. Dia mengatakan Pemprov DKI akan menunggu keputusan pusat.

"Hari ini Pak Menteri BUMN Erick Thohir rapat," ujarnya.

Erick Thohir Bakal tata Ulang Zonasi Dikelola BUMN

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan menata ulang lokasi zonasi di sejumlah objek vital nasional (obvitnas) yang dikelola BUMN. Hal itu buntut kebakaran yang kembali terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Erick menyampaikan penataan ulang harus dilakukan sebab jarak antara Obvit dan tempat tinggal masyarakat terlalu dekat, sehingga tidak aman.

"Sejak awal kita sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Saya rasa tidak hanya kilang, tapi juga pupuk yang seperti saya tinjau di Sumatera Selatan. Itu pun buffer antara titik keamanan dan tentu titik masyarakat masih terlalu dekat," ujar Erick saat meninjau lokasi Kebakaran Depo Plumpang, Sabtu (4/3/2023).

Tak hanya Objek vital Pertamina, Erick menyebut penataan juga akan dilakukan di objek vital lain yakni PLN dan Pupuk Indonesia.

Menurut Erick, Wakil Presiden Maruf Amin telah mengarahkan agar Pertamina segera pindah dan mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area Depo.

"Tetapi dengan segala hal yang kita inginkan bersama, semoga ini juga menjadi solusi bahwa masyarakat mengerti bahwa kawasan itu tidak aman dan jangan ditinggali kembali. Tadi Bapak Wapres sudah mengarahkan nanti kawasan ini akan dicari solusi oleh Pertamina dan Pelindo berikan waktu," ucap Erick.

Reporter: Winda Nelfira/Liputan6.com