Hingga April, Pemprov DKI sudah belanja Rp 8,3 triliun
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyerapan hingga 13,86 persen sepanjang triwulan pertama pada tahun anggaran 2016. Hingga tanggal 22 April 2016, Rp 8,3 triliun sudah dibelanjakan dan masih didominasi belanja tidak langsung.
Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Michael Rolando mengungkapkan, pada tahun 2015 dengan periode yang sama hanya sekitar 2,56 persen atau setara Rp 1,526 triliun.
"Sekarang itu 13,86 persen. Jauh ya kalau dibandingkan 2015. Sekarang sudah sampai Rp 8 trilun," jelasnya di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (26/4).
-
Kapan cadangan devisa RI mencapai Rp2.288 triliun? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara Rp2.288 triliun dengan asumsi kurs Rp16.321 per dolar AS.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Berapa total tabungan orang kaya di atas Rp5 miliar pada Maret 2023? Jumlah simpanan rekening orang kaya di atas Rp5 miliar per Maret 2023 mencapai Rp4.280 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
Berdasarkan data yang diterima merdeka.com, belanja tidak langsung hingga 22 April 2016 mencapai Rp 5,633 triliun, dan belanja langsung mencapai Rp 2,674 triliun. Sedangkan pada 22 April 2015 belanja tidak langsung hanya Rp 1,092 triliun dan belanja langsung mencapai Rp 434 miliar.
"Masih belanja tidak langsung masih dominan. Belanja langsung itu kan percepatan, nanti setelah lelang-lelang itu tinggal realisasi pekerjaan, nanti kita tinggal bayar," katanya.
Michael mengungkapkan, penyerapan sering kali melonjak menjelang akhir tahun anggaran. Alasannya pembayaran barang dan jasa baru dapat dilakukan setelah adanya tagihan. Selain itu, kebiasaan penyedia barang dan jasa melakukan penagihan pada akhir tahun.
"Dekat akhir tahun baru tagih 100 persen. Kalau penyediaan barang jasa cepat pengerjaan jasa bisa cepat. Kita hanya memproses. Perilakunya (penyedia barang dan jasa) di akhir tahun melonjak, karena perilaku penyedia mereka meminta di akhir tahun," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaNamun tarif Transjakarta dipastikan tidak akan terganggu dengan keputusan ini.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya