Follow
ICW duga ada 3 parpol mainkan KJP, Kadisdik DKI janji evaluasi
Merdeka.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku berterima kasih kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melansir adanya 19,4 persen penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak tepat sasaran. Menurut Lasro, data tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Disdik DKI untuk program KJP.
"Terima kasih pada ICW atas perhatian yang sangat tinggi pada program KJP ini, yang menemukan adanya penyimpangan 19,4 persen baik pada peruntukan, penggunaan, maupun pungutan liar Rp 50.000. Data ini akan kami jadikan entry poin untuk membenahi KJP. Caranya adalah kembali ke tujuan awal untuk apa KJP ini diadakan," ujar dia di balai kota, Selasa (1/4).
Lasro menjelaskan program KJP diadakan lantaran masih banyaknya anak-anak sekolah yang kurang mampu. Untuk itu, Disdik DKI akan melakukan pengawasan kepada penerima KJP melalui seksi pendidikan di setiap kantor kecamatan.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Mengapa IKD di Kaltim belum mencapai target? Kendala implementasi IKD di Bumi Etam, menurut Sulekan adalah sulitnya akses geografi antar daerah. Belum lagi luas Kalimantan Timur yang jauh lebih luas dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, serta akses jaringan telekomunikasi yang masih terbatas.
-
Kenapa netizen menganggap IKN tidak menguntungkan? Apalagi investor untuk pembangunan IKN hingga saat ini belum masuk atau bahkan tidak ada. Sehingga hal itu memicu netizen berpikir proyek tersebut tidak menguntungkan.
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
"Kita di tiap kecamatan ada Seksi Dinas Pendidikan dan Pengawas sekitar 500 orang. Itu nantinya akan ditugasi untuk mengawasi kecocokan antara yang diajukan di kertas dengan yang ada di lapangan. Kita juga akan teliti ulang setiap pengajuan yang masuk," kata dia.
Seperti diketahui, ICW melansir hasil risetnya dimana ditemukan potongan sebesar Rp 50.000-100.000 pada penerima program KJP. Selain itu, penerima KJP sebanyak 19,4 persen tidak tepat sasaran dan data penerima KJP masih rendah. ICW pun mengungkapkan adanya dugaan tiga partai politik (parpol) turut bermain dalam program KJP tersebut.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Pendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
PSI hanya menarik 3 persen dari pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya
Hasilnya, PKS menjadi Parpol dengan jumlah suara dan kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan memiliki elektabilitas mencapai 16,4 persen. Partai Gerindra di urutan kedua dengan elektabilitas 14,6 persen.
Baca Selengkapnya
Gerindra unggul dengan capaian elektabilitas 21,2 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Sementara elektabilitas PDIP dan Gerindra berada di bawah PKB.
Baca Selengkapnya
Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rekap suara ulang untuk DPRD Jakarta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah Jakut.
Baca Selengkapnya