Follow
ICW temui Ahok minta penyimpangan KJP dibenahi
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat. ICW meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri, jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran selama 2013 mencapai 19,4 persen. Dia menegaskan banyak penerima KJP yang mengaku tidak menerima KJP. Padahal, nama-nama mereka muncul dalam daftar.
"Kami mendesak pemprov untuk memperbaiki sistem pendataan, seperti memampangkan daftar anak penerima KJP di sekolah biar kelihatan mana warga yang miskin dan mana yang tidak. Ini bukan untuk mempermalukan siswa miskin, tapi ini agar pengelolaan KJP menjadi lebih akuntabel," ujar Hendri di Balai Kota, Kamis (10/4).
-
Mengapa IKD di Kaltim belum mencapai target? Kendala implementasi IKD di Bumi Etam, menurut Sulekan adalah sulitnya akses geografi antar daerah. Belum lagi luas Kalimantan Timur yang jauh lebih luas dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, serta akses jaringan telekomunikasi yang masih terbatas.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Apa itu JKN? Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Hendri menduga faktor-faktor yang menyebabkan salah sasaran lantaran penerapan sistem kuota. Sistem tersebut, lanjut dia, membuat semua sekolah memiliki kuota jumlah penerima KJP yang sama. Padahal, tidak semua sekolah memiliki jumlah siswa miskin yang sama.
"Kalau kuota, banyak siswa yang tidak miskin, dapat. Misalnya di sekolah A siswa miskin 10, tapi kuota 20, jadi kan yang meleset ada 10. Padahal sekolah yang banyak anak yatim piatunya malah tidak dapat. Karena itu, harus ada database dengan ranking supaya ketahuan mana siswa yang mendapat prioritas, mana yang tidak," kata dia.
Sebelumnya, ICW telah merilis ketidak tepat sasaran penyaluran KJP sebesar 19,4 persen. Selain itu, banyaknya parpol yang juga meminta jatah penyaluran KJP sebagai kampanye hitam. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Andika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca Selengkapnya
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diminta tidak lengah sekalipun mendapatkan kepercayaan publik tinggi.
Baca Selengkapnya
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca Selengkapnya
Airlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca Selengkapnya
Target tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca Selengkapnya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca Selengkapnya