Ingatkan Pendatang Lapor RT/RW, Pemprov DKI Kerahkan Dasawisma

Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengimbau seluruh pendatang untuk segera lapor ke RT/RW setelah tiba di Ibu Kota. Mereka yang membandel akan didatangi dasawisma untuk diberi teguran.

"Dasawisma secara paralel akan memberikan teguran kepada para pendatang untuk segera lapor keberadaannya, untuk lapor RT/RW 1x24 jam karena fungsi RT adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga dari kejahatan," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin ketika dikonfirmasi, Senin (24/5).

Tak hanya itu, Budi berujar bahwa pihaknya akan menyediakan loket layanan di kelurahan untuk membantu warga mengurus dokumen-dokumen administrasi. Loket ini mulai tersedia pada Rabu (26/4) mendatang dan beroperasi dari pukul 07.30 sampai 16.00 WIB.

"Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di provinsi DKI Jakarta setelah kecamatan dengan posisi yang dekat dengan lingkungan warga berdomisili. Pendataan merupakan tugas Dinas Dukcapil sebagai upaya tertib administrasi kependudukan. Namun dengan keterbatasan petugas tentunya perlibatan RT/RW dan dasawisma akan ditingkatkan," tambah Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pihaknya telah mengundang RT/RW dan dasawisma untuk melakukan sosialisasi wajib lapor bagi pendatang. "Sebelum hari raya kami telah melakukan antisipasi hal ini dengan mengundang RT/RW dan dasawisma beserta jajaran tingkat kota yang di hadiri oleh wali kota, camat hingga kelurahan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan melakukan operasi yustisi kependudukan untuk mengendalikan jumlah pendatang yang masuk ke Ibu Kota pascamudik Lebaran 2023.

Meski demikian, Heru memberi syarat bagi pendatang baru di Jakarta. Para pendatang harus memiliki penjamin berupa rumah tinggal dan pekerjaan tetap di Jakarta.

"Tidak (ada operasi yustisi kependudukan). Mereka datang tinggalnya di mana, ada penjamin enggak, ada pekerjaan enggak. Mudah-mudahan yang datang semuanya sudah ada pekerjaan," kata Heru saat ditemui di Monas, Minggu (23/4).

Diketahui, operasi yustisi kependudukan merupakan aturan di era Gubernur Fauzi Bowo untuk mencegah tingginya jumlah pendatang baru yang masuk ke Jakarta pascahari raya Idulfitri. Warga yang terjaring operasi ini akan dipulangkan ke kampung halamannya. (mdk/yan)