Follow
Ingin beli Palyja dan Aetra, Jokowi terganjal LBH
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membenarkan adanya rencana pembelian operator air bersih Lyonese Jaya (Palyja) dan Aetra. Lalu menyerahkan kepemilikannya kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Tapi rencana ini masih belum dapat terealisasi karena adanya kendala hukum. Pasalnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) melakukan gugatan kepada Palyja.
Jokowi menambahkan, gugatan yang dilakukan oleh LBH terkait kepemilikan kebutuhan warga yang dikuasi oleh swasta. Oleh karena itu dirinya memerintahkan Jakpro untuk membeli kedua operator air bersih tersebut.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
"Tapi kita sudah perintahkan ambil alih. Kemarin seharusnya sudah, tapi ini malah mundur-mundur aja. Karena masih ada persoalan gugatan LBH ke Palyja. Dan itu perlu dilihat semuanya," ungkapnya usai meresmikan Pasar Ciplak, Jakarta Timur, Kamis (27/2).
Mantan Walikota Solo ini mengatakan, alasan utama pembelian kedua operator air bersih ini karena air bersih merupakan keperluan semua warga Jakarta. Dan segala sesuatu yang menyangkut warga Jakarta harus dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Secepatnya akan kita proses, ini masih dalam proses di sisi hukum dan sisi keuangan. Tapi urusannya Jakpro," tegasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sudah mendengar Prabowo dan Ganjar bicara panjang lebar untuk meneruskan komitmen hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Jokowi bercerita mengenai Indonesia yang kalah digugat Uni Eropa
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Banyak pelanggaran terjadi termasuk, pembubaran organisasi masyarakat hingga diskriminasi kelompok LGBT
Baca Selengkapnya
Bahlil mengaku dirinya kerap berdiskusi dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya