Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ingin selesaikan secara kekeluargaan, Sandi segera datangi Yayasan Sumber Waras

Ingin selesaikan secara kekeluargaan, Sandi segera datangi Yayasan Sumber Waras Sandiaga di perayaan HUT Partai Perindo. ©2017 Merdeka.com/Ronald Chaniago

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah memutuskan akan mendatangi Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) untuk membahas persoalan tanah pembangunan Rumah Sakit Kanker untuk warga Jakarta. Langkah ini diusulkan oleh Sekretaris Daerah Saefullah.

Kedatangan Pemprov ke YKSM untuk menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) diminta mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar.

"Usulan dari Pak Sekda tapi kami yang datang ke Yayasan Sumber Waras dan akan bersurat, beberapa hari ini Pak Sekda akan menjadwalkan pertemuan dan memastikan bahwa Sumber Waras ini segera selesai statusnya, lahannya, selesai status hukumnya, selesai juga status akuntansinya sehingga kami bisa bukukan dan juga bisa segera di bangun RS," ungkap Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/12).

Sandiaga mengatakan pertemuan tersebut hanya akan dilakukan oleh Pemprov tanpa keikutsertaan dari BPK. "Kami dulu berdua. Karena yang bertransaksi kan waktu itu Pemprov dan yayasan. Jadi kami akan kekeluargaan meminta penyelesaiannya," katanya.

Untuk itu, dia akan sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini agar Jakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Bahwa untuk sumber waras itu menjadi temuan BPK. Kalau kita ingin mendapatkan predikat WTP kita mesti, opsinya pertama adalah menagih kerugian pembayaran atas kerugian negara atau kedua membatalkan transaksinya," terangnya.

Kemudian di lain sisi, Sandiaga mengatakan pembangunan Rumah Sakit khusus untuk kanker sangat mendesak. Untuk itu sambil menunggu persoalan lahan Rumah Sakit Sumber Waras selesai dan pembangunan bisa dikebut, ia telah mengajak rumah sakit lain bekerjasama melayani pasien pengidap kanker.

"Ya bekerja sama tentunya dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit penyedia layanan untuk penderita kanker dan memastikan mereka bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga DKI, itu yang kita kerjakan," katanya.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh warga Jakarta untuk berpartisipasi mengulurkan tangan mengumpulkan donasi untuk membuat rumah singgah bagi pengidap kanker.

"Kita akan bekerja sama dengan beberapa penyedia. Di mana kami coba menggalang dana agar bisa menyediakan rumah singgah bagi warga tidak mampu untuk menunggu waktu di treatment untuk kemoterapinya." (mdk/rzk)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan
Reaksi Ketua BPK Saat Ditanya soal Auditornya Minta Rp12 Miliar ke Kementan

Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca Selengkapnya
SYL Pelesiran ke Eropa Pakai Uang Kementan, Dana Digelontorkan Rp970 Juta Tanpa Keterangan SPJ
SYL Pelesiran ke Eropa Pakai Uang Kementan, Dana Digelontorkan Rp970 Juta Tanpa Keterangan SPJ

Pelesiran SYL ke eropa itu diungkapkan salah satu saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Sahroni Diminta Kembalikan Uang Rp40 Juta dari Syahrul Yasin Limpo
Diperiksa KPK, Sahroni Diminta Kembalikan Uang Rp40 Juta dari Syahrul Yasin Limpo

KPK menyarankan untuk segera ditransfer ke virtual account

Baca Selengkapnya
SYL Cs Diperiksa BPK Usai Kementan Ditagih Rp12 Miliar untuk Terbitkan WTP
SYL Cs Diperiksa BPK Usai Kementan Ditagih Rp12 Miliar untuk Terbitkan WTP

Ali Fikri menyebut pemeriksaan SYL cs dilaksanakan di gedung merah putih KPK.

Baca Selengkapnya
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Harus Transparan Terkait Pengembalian Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP
Blak-blakan Kasdi Sebut BPK Minta Uang Rp12 M untuk Muluskan Audit Kementan Raih WTP

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian

Baca Selengkapnya
Keluarga SYL Kembalikan Uang Hasil Urunan Pejabat Kementan Rp550 Juta ke KPK
Keluarga SYL Kembalikan Uang Hasil Urunan Pejabat Kementan Rp550 Juta ke KPK

Keluarga SYL mengembalikan uang hasil urunan pejabat Eselon I Kementrian Pertanian (Kementan).

Baca Selengkapnya
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK
BPK Dituding Minta Rp12 Miliar untuk Opini WTP Kementan, Ini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi yang disampaikan pada sidang perkara suap dan gratifikasi di Kementan itu.

Baca Selengkapnya
Forum Kiai dan Pesantren di Karawang Disebut Terima Aliran Dana Rp317 Juta dari SYL
Forum Kiai dan Pesantren di Karawang Disebut Terima Aliran Dana Rp317 Juta dari SYL

Uang yang diberikan dari SYL itu merupakan hasil memeras anak buahnya di Kementan.

Baca Selengkapnya
SYL Kembalikan Rp2 Miliar Hasil Urunan Pejabat Kementan, KPK Singgung Pihak Ketakutan Usai Kecipratan Uang Korupsi
SYL Kembalikan Rp2 Miliar Hasil Urunan Pejabat Kementan, KPK Singgung Pihak Ketakutan Usai Kecipratan Uang Korupsi

KPK mengungkapkan bahwa pihak yang mengembalikan itu pun tidak diketahui identitasnya.

Baca Selengkapnya
Ikut Nikmati Korupsi Kementan, Ini Besaran Uang yang Harus Dikembalikan Keluarga SYL ke Negara
Ikut Nikmati Korupsi Kementan, Ini Besaran Uang yang Harus Dikembalikan Keluarga SYL ke Negara

Ikut Nikmati Korupsi Kementan, Ini Besaran Uang yang Harus Dikembalikan Keluarga SYL ke Negara

Baca Selengkapnya
Sidang SYL: BPK Minta Uang Rp12 Miliar Buat Terbitkan WTP untuk Kementan
Sidang SYL: BPK Minta Uang Rp12 Miliar Buat Terbitkan WTP untuk Kementan

Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh BPK di Kementan.

Baca Selengkapnya