Ingin terapkan LPJ online, Sandiaga sebut banyak RT/RW tak melek teknologi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian mengenai rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional untuk RT/RW. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait mekanisme pengawasan dana APBD tersebut.
Sandiaga mengungkapkan, telah menerima banyak masukan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Di mana Sumarsono menginginkan LPJ tetap ada hanya saja formatnya yang lebih disederhanakan. Bahkan, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta menyarankan agar laporan bisa melalui sistem surat elektronik.
Namun, politisi Gerindra ini menjelaskan, penerapan sistem surat elektronik belum dapat digunakan. Sebab, dia menilai, masih banyak pengurus RT/RW yang belum melek teknologi.
-
Bagaimana membuat RPP yang baik? Contoh buat RPP yang baik dan benar wajib diketahui dan dipahami oleh para pendidik atau guru.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang ada di dalam contoh RPP? RPP umumnya berisi tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.
-
Bagaimana proposal dibuat agar mudah dipahami? Proposal juga harus disusun secara urut dan sistematis. Artinya, proposal harus runut dari awal sampai akhir, dimulai dari bagian latar belakang, metode pelaksanaan hingga penutup, tidak boleh dibolak-balik karena berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pembaca.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
"Sebagian dari mereka belum melek teknologi masih challenge. Masih gaptek teknologi jadi sebagian udah bisa banget sebagian belum," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11).
Sandiaga menjelaskan, pihaknya tetap akan mengkaji penerapan laporan berbasis online. Karena persoalan RT/RW berbeda-beda dan semua tidak bisa dipukul rata.
"Jadi ini beragam masalahnya. Jadi kita enggak bisa generalisir. Enggak bisa kita pukul rata semuanya," jelasnya.
Kemudian, dia mengatakan, RT/RW itu tidak keberatan dengan adanya LPJ, hanya saja para pengurus tersebut keberatan dengan format laporan yang membuatnya ribet. Dan mereka menginginkan agar formatnya lebih disederhanakan dan masuk ini akan ditampungnya.
"Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi-kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari temen RT RW. Tapi kita jangan over spekulasi kita tunggu aja hasil dari kajian dan usulan nanti dari biro tata pemerintahan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi keras disampaikan Gibran kepada admin akun Twitter resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Baca Selengkapnya"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.
Baca SelengkapnyaBahkan, Anies berencana memberikan KPR kepada masyarakat yang membangun rumahnya sendiri.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.
Baca SelengkapnyaTina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.
Baca SelengkapnyaPramono mengaku dirinya belajar banyak dari respons Gen Z tersebut.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaHarli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca Selengkapnya