Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ingin terapkan LPJ online, Sandiaga sebut banyak RT/RW tak melek teknologi

Ingin terapkan LPJ online, Sandiaga sebut banyak RT/RW tak melek teknologi Kostum Superman Sandiaga. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian mengenai rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional untuk RT/RW. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah terkait mekanisme pengawasan dana APBD tersebut.

Sandiaga mengungkapkan, telah menerima banyak masukan dari sejumlah pihak, salah satunya adalah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Di mana Sumarsono menginginkan LPJ tetap ada hanya saja formatnya yang lebih disederhanakan. Bahkan, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta menyarankan agar laporan bisa melalui sistem surat elektronik.

Namun, politisi Gerindra ini menjelaskan, penerapan sistem surat elektronik belum dapat digunakan. Sebab, dia menilai, masih banyak pengurus RT/RW yang belum melek teknologi.

"Sebagian dari mereka belum melek teknologi masih challenge. Masih gaptek teknologi jadi sebagian udah bisa banget sebagian belum," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/11).

Sandiaga menjelaskan, pihaknya tetap akan mengkaji penerapan laporan berbasis online. Karena persoalan RT/RW berbeda-beda dan semua tidak bisa dipukul rata.

"Jadi ini beragam masalahnya. Jadi kita enggak bisa generalisir. Enggak bisa kita pukul rata semuanya," jelasnya.

Kemudian, dia mengatakan, RT/RW itu tidak keberatan dengan adanya LPJ, hanya saja para pengurus tersebut keberatan dengan format laporan yang membuatnya ribet. Dan mereka menginginkan agar formatnya lebih disederhanakan dan masuk ini akan ditampungnya.

"Jadi apakah mungkin laporannya dibuat sederhana sekali pengeluarannya, bukti pengeluarannya itu tidak perlu dilampirkan kuitansi-kuitansi dan itu yang jadi salah satu masukan dari temen RT RW. Tapi kita jangan over spekulasi kita tunggu aja hasil dari kajian dan usulan nanti dari biro tata pemerintahan," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gibran 'Semprot' Admin Twitter Pemkot Solo Jawab Curhat Warga: Aku Ra Seneng Coromu, Ra Solutif Blas
Gibran 'Semprot' Admin Twitter Pemkot Solo Jawab Curhat Warga: Aku Ra Seneng Coromu, Ra Solutif Blas

Reaksi keras disampaikan Gibran kepada admin akun Twitter resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan
Kemendagri Beberkan Permasalahan yang Masih Jadi 'PR' Tingkat Kecamatan

"Apakah camat/lurah pasti mengetahui apabila warganya tergolong miskin? Bagaimana indikator miskin tersebut?" kata Raziras.

Baca Selengkapnya
Permudah Masyarakat Punya Rumah, Anies Baswedan akan Ubah Regulasi Pengajuan KPR
Permudah Masyarakat Punya Rumah, Anies Baswedan akan Ubah Regulasi Pengajuan KPR

Bahkan, Anies berencana memberikan KPR kepada masyarakat yang membangun rumahnya sendiri.

Baca Selengkapnya
Ingin Buka Usaha Bisa Akses, Warga Jakarta Bisa Dibantu dengan Lewat Website Ini
Ingin Buka Usaha Bisa Akses, Warga Jakarta Bisa Dibantu dengan Lewat Website Ini

Pemprov DKI mengingatkan warga yang ingin membuka usaha di suatu wilayah bisa memeriksa website ini.

Baca Selengkapnya
Tina Toon Protes, Minta Pemprov DKI Jelaskan Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD
Tina Toon Protes, Minta Pemprov DKI Jelaskan Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD

Tina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Sebut Gen Z di Jakarta Tidak Suka Diawasi CCTV
Pramono Anung Sebut Gen Z di Jakarta Tidak Suka Diawasi CCTV

Pramono mengaku dirinya belajar banyak dari respons Gen Z tersebut.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy
Heru Budi Jawab Kritikan PSI soal Transparansi Dokumen APBD DKI: Sudah Dikasih Soft Copy

Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Baca Selengkapnya
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Baca Selengkapnya