Ini alasan Ahok pangkas dana KJP hingga Rp 600 miliar
Merdeka.com - Dana Kartu Jakarta Pintar dipangkas Rp 600 miliar. Penyebabnya, banyak kecurangan yang terjadi salah satunya data siswa kecurangan ganda.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akal bulus pemain dana KJP ketahuan setelah dirinya melakukan seleksi penerima KJP dengan ketat.
"Tahun ini saya temukan banyak penipuan, banyak yang main dobel-dobel. Terus kami katakan enggak boleh tarik kontan. Langsung enggak semangat orang ini," ungkapnya usai meresmikan RPTRA di Jalan Bahari, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
DPK itu apa? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Mengapa Tan Joe Hok menolak uang dari Presiden Soekarno? Usai pertandingan Piala Thomas tahun 1961, ia segera kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya. Ia menolak pemberian uang sebesar 1.000 dollar dari Presiden Soekarno. Ia yakin rakyat yang sedang hidup kesulitan lebih membutuhkan uang itu dibandingkan dirinya.
Dia menambahkan, pada tahun sebelumnya, masih banyak orangtua yang menggunakan dana bantuan tersebut untuk belanja. Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku mengetahui ke mana mereka membelanjakannya.
"Saya tahu ini uang dibelanjakan ke mana. Harus debit, dia belinya barang apa saja? Di mana? Kelihatan dan langsung turun tapi satu pihak banyak yang enggak dapat," ujarnya.
Dia juga melihat ada yang tak sepakat dengan penerapan sistem debit untuk transaksional KJP.
"Saya ini curiga kenapa sampai Juni enggak beres? Kayanya dia mau gerakin ibu-ibu (biar) catet wartawan. Media demo saya lagi tuh. Ibu-ibu digerakin ngotot KJP mau ditarik kontan semua 5 bulan, 6 bulan sekaligus. Saya enggak mau kasih. Terlambat 7 bulan pun uangnya enggak bisa tarik kontan. Kalau dulu kan datang ke bank langsung marah-marah saya tarik," tutupnya.
Sebelumya, Kasubag UPT Pusat Perencanaan dan Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P60) Dinas Pendidikan DKI, Susie Nurhati mengatakan, anggaran KJP tahun ini mengacu pada data sebelumnya.
"Bahasanya mungkin terlalu bombastis, sebenarnya bukan dipangkas. Artinya gini, penggunaan APBD harus tepat sasaran dari sisi kebutuhan di lapangan. Jadi pada saat penganggaran, kita hanya melihat jumlah penerima KJP yang tahun lalu," ungkapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya