Ini alasan Boy Sadikin tak setuju reklamasi teluk Jakarta berlanjut

Merdeka.com - Kebijakan reklamasi adalah salah satu alasan Boy Sadikin meninggalkan PDIP yang membesarkan namanya. Diakui Boy saat itu partainya tak lagi sejalan lantaran malah mendukung petahana Basuki alias Ahok yang menginginkan proyek reklamasi berjalan di teluk Jakarta.

Boy bercerita, sebenarnya mudah bagi Gubernur DKI untuk menjadi penengah antara pengembang dan masyarakat. Namun hal itu tak dilakukan Ahok dan memilih menggusur warga pinggiran untuk melanggengkan proyek reklamasi.

"Kalau ada masalah dengan klien enggak masalah bisa diselesaikan lewat komunikasi. Masalahnya mereka (nelayan) digusur tapi enggak diperhatiin," kata Boy saat ditemui di Vila Riung Gunung, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Tentunya Boy menolak keras bila Pemprov DKI tetap melanjutkan reklamasi tanpa memikirkan nasib nelayan yang telah puluhan tahun tinggal di pesisir laut Jakarta. Seharusnya, kata Boy, Pemprov DKI juga memikirkan nasib nelayan. Semisal membuatkan satu pulau yang khusus diperuntukkan untuk nelayan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warganya.

"Coba kalau dibuat pulau khusus nelayan. Ada dermaga, tempat lelang ikan, rumah rumah warga pasti bakal bagus. Nelayan tidak akan menolak," ungkap Boy.

Tak hanya itu, selama pembangunan pun kata Boy pihak pengembang seharusnya memberikan subsidi baik itu untuk BBM maupun kapal untuk melaut. Sebab dengan adanya pembangunan pulau nelayan harus melaut lebih jauh dan tentunya mengeluarkan cost lebih banyak.

"Sekarang nelayan ini ketika ada reklamasi harus nangkap lebih jauh padahal perahu kecil itu hanya mampu maksimal 4 mil, belum lagi buat bbm pasti nambah. Kecuali pengembang kasih subsidi ke nelayan perahu yang bagus atau paling enggak bensin," tutur Boy.

Boy membayangkan bila proyek reklamasi dilanjutkan tanpa memikirkan nasib nelayan maka pulau reklamasi akan bernasib sama seperti PIK dan Pantai Marina Ancol. Sebab saat ini wilayah tersebut tidak menjadi hak publik melainkan hak privat.

"Masalahnya kalau pulau terisi mereka (nelayan) bakal susah. Enggak bisa keluar masuk sembarang karena privat. Kayak PIK sama Ancol sekarang. Enggak sembarang orang bisa masuk situ," tutur Boy.

Untuk itu tegas dikatakan Boy dirinya menolak reklamasi dilanjutkan selama tidak jelas nasib nelayan.

"Soal reklamasi saya menolak selama nasib nelayan tidak jelas," tegas Boy.

Sebab lanjut Boy, dalam mega proyek tersebut semua ikut terlibat baik anggota dewan juga termasuk di dalamnya Gubernur DKI yang mendapatkan kontribusi dari reklamasi.

"Anggota dewan juga kan ada yang kena. Ahok juga terima kompensasi yang retribusi itu, enggak mungkinlah (kalau tidak dapat). Sekarang tinggal presiden mengambil keputusan dilanjutkan atau tidak," kata Boy.

"Pengembang ini kan rakus semua yang tanah yang subur aja malah dibangun perumahan, harusnya tanah yang enggak subur dibangun," kata Boy mengakhiri.