Ini alasan DPRD tak lagi investigasi kasus korupsi UPS

Merdeka.com - Pansus tindaklanjut Badan Pengawas Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke Badan Pengawas Keuangan DKI Jakarta pada (28/10) lalu.

Dalam penyerahan berkas tersebut, kasus yang paling disorot adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Namun, kinerja Pansus dalam menginvestigasi kasus ini menuai kritik dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ahok menyayangkan mengapa untuk kasus ini tidak sampai dibuatkan Pansus. Kritik tersebut dijawab oleh Ketua Pansus DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.

Sani begitu sapaan akrabnya, mengungkapkan alasan kasus dugaan korupsi pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) tidak dibuatkan Pansus adalah karena kasus tersebut telah masuk dalam ranah hukum dan telah di ambil alih Mabes Polri dan KPK.

"Mengapa UPS tidak dibuatkan Pansus? karena UPS udah masuk ranah hukum bahkan udah masuk ke pengadilan," ujar Sani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Oleh sebab itu, Sani dan tim Pansus lainnya tidak melakukan investigasi kasus pengadaan UPS tersebut juga karena tidak ingin pihaknya mengintervensi proses hukum yang telah berjalan.

"Kita ga boleh intervensi proses hukum dong," jawab Sani singkat saat dikonfirmasi.