Ini alasan Jokowi suka gonta-ganti anak buah
Merdeka.com - Sejak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, sudah berulang kali Jokowi merotasi anak buahnya. Ada alasan tersendiri kenapa Jokowi melakukan hal itu.
"Pemimpin itu harus mengatur anak buah. Kalau tidak bisa mengatur bukan pemimpin. Kalau saya sama saja kalau tidak bisa mengatur kepala dinas, sori saya ganti, gitu tegas," beber Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (19/8).
Jokowi berharap hal itu dilakukan pula oleh pejabat setingkat kepala dinas. Bila anak buah tidak bisa bekerja sesuai target yang ditentukan, apalagi menuruti perintah kepala dinas maka harus dicopot. Ini terjadi seperti kasus Kepala Dinas PU, Manggas Rudi, yang mengusulkan 16 bawahnya agar dirotasi karena tak manut.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi memberikan kenaikan pangkat? Jokowi mencontohkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang juga pernah mendapat kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan TNI.'Bukan hanya sekarang ya (kenaikan pangkat), dulu diberikan kepada Bapak SBY, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar.
"Kepala Dinas juga sama, kalau bawahnya tidak bisa diatur ganti saja. Harus berani," tegas mantan wali kota Solo ini.
Maka itu, lanjut Jokowi, dia bakal mengevaluasi anak buahnya Desember mendatang, untuk menilai mana yang sudah mencapai target atau justru tak menunjukkan kemajuan. Evaluasi berikutnya akan dilakukan tiap enam bulan.
"Mana yang kecepatannya 40 mana yang 60, mana yang 70," katanya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaAkhirnya setelah bertahun-tahun studi, Jokowi memutuskan ibu kota negara akan pindah.
Baca SelengkapnyaPembuatan ribuan aplikasi instansi pemerintah menelan anggaran hingga Rp6,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi bercerita bagaimana dirinya selalu diminta cawe-cawe gubernur dan bupati, tiap kunjungan kerja.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons heboh kabar beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju akan mundur
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bila ada kebutuhan perubahan kabinet, dirinya akan melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaReshuffle kabinet saat ini masih hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
Baca Selengkapnya