Ini awal kisruh APTB dan Ahok versi Organda
Merdeka.com - Organda DKI menyampaikan sikapnya menanggapi berbagai macam kritik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Hubungan Organda dan Ahok, sapaan Basuki, belakangan memanas karena organisasi angkutan itu menolak usulan penerapan tarif per kilometer pada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APBT).
Pihak Organda menjelaskan awal mula sikap mereka soal tarif per kilometer untuk APTB. Mereka mengakui pernah diundang Dinas Perhubungan DKI pada 15 Januari untuk membahas rencana aturan itu.
"Kami ikut partisipasi melayani kebutuhan masyarakat yang terintegrasi melalui busway. Tapi harus penuhi standar layanan minimum yang ada di Transjakarta. Maka Dishub undang kami dan organda, serta operator APTB," kata Ketua Organda DKI, Shafruhan Sinungan, saat jumpa pers di kawasan Halim, Jakarta Timur, Kamis (7/5).
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Apa yang dilarang terkait APK di angkutan umum? Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melarang pemasangan APK pada angkutan umum karena menganggu estetika serta kenyamanan pengendara dan pejalan kaki.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Dimana APK ditemukan di angkutan umum? Alat Peraga Kampanye (APK) terpasang pada kaca bagian belakang sebuah bajaj di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (5/1/2024).
-
Kenapa APK Pemilu 2024 dilarang di transportasi umum? Larangan itu guna menjaga kondusifitas penumpang.
-
Kenapa Mobil Ketek dilarang beroperasi? Hal yang menjadi pertimbangan dilarangnya Mobil Ketek beroperasi adalah faktor keamanan dan kenyamanan penumpang.
Setelah pertemuan itu, lanjut dia, Organda kembali diundang rapat. Pada rapat selanjutnya hadir operator, pihak Dishub dan dirut Transjakarta untuk membicarakan soal trayek APTB.
Setelah diikuti ternyata pembahasan tak sesuai yang dijadwalkan malah meminta Organda berpikir pada opsi yang ditawarkan pemprov DKI yakni penerapan tarif per kilometer.
Saat itu pula, tambahnya, Organda hanya diberikan dua opsi. Pertama masuk ke Jakarta dan dibayar per kilometer atau yang kedua opsinya yaitu hanya sampai di pinggiran.
Opsi itu mereka nilai begitu mendadak dan membingungkan. Meski belum menentukan pilihan, Organda DKI memastikan dua pilihan itu sama-sama tak menguntungkan.
"Saat rapat tersebut seluruh organda dan kami sempat bingung, kenapa cuma dua opsi. Karena ini kan bicara pelayanan bagi masyarakat. Jadi kami ditawarkan dua pilihan yang sama-sama merugikan bagai makan buah simalakama," terangnya.
Tapi belum bersikapnya Organda membuat Ahok sedikit emosi. Dia pun mengancam akan menyetop operasional APTB di Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Persoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Arahkan Ahok untuk Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Baca SelengkapnyaAhok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaWalaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAhok juga tidak bisa ikut berkampanye karena posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok Berniat Mundur dari Pertamina sejak Lama, Ingin Fokus Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Jakarta
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya