Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini cara Ahok capai target pendapatan daerah DKI 2015

Ini cara Ahok capai target pendapatan daerah DKI 2015 Ahok dan Djarot ikut rapat DPRD DKI Jakarta. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp 63,8 triliun. Pendapatan ini akan memenuhi nilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 73,08 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kebijakan pendapatan daerah dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 akan diarahkan pada peningkatan pajak daerah. Selain itu, pihaknya juga akan menggenjot pendapatan dari retribusi daerah.

"Untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah akan difokuskan pada lima langkah," katanya dalam rapat paripurna dengan agenda pidato gubernur mengenai RAPBD DKI 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/1).

Lima langkah tersebut, pertama melakukan perubahan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor milik pribadi. Rencananya pajak progresif akan dinaikan hingga 150 persen pada tahun ini.

Penerapan pajak progresif akan dibagi dengan beberapa nilai. Untuk kendaraan kedua peningkatan pajak sebesar dua persen. Sedangkan untuk kendaraan ketiga pajak progresif akan mencapai 120 persen, dari 2,5 persen menjadi 6 persen. Untuk kendaraan keempat sebesar 10 persen.

"Langkah kedua akan melakukan penyesuaian nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemutakhiran basis data Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)," ungkap Ahok.

Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap setiap jenis hiburan. Sedangkan langkah keempat adalah meningkatkan jumlah wajib pajak yang dapat dimonitor secara online. Dan langkah terakhir menyempurnakan landasan hukum serta penegakan hukum bagi pengenaan pajak dan retribusi.

Ahok mengatakan, kelima langkah ini dilakukan agar pendapatan daerah dapat mencapai target. Sehingga tidak seperti realisasi pendapatan daerah pada 2014 yang tidak mencapai target.

Dia mengharapkan, komponen pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 45,32 trilin, Dana Perimbangan sebesar Rp 11,40 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7,07 triliun.

"Selain itu, kebijakan dana perimbangan akan difokuskan pada peningkatan perolehan dana perimbangan. Dalam hal ini Pemprov DKI akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak. Serta perolehan dana alokasi umum (DAU) dan meningkatkan kerja sama intensif pemungutan PPh orang pribadi," tutup Ahok.

Dia menambahkan, kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan untuk pencairan hibah Mass Rapid Transid (MRT) sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main
Ternyata Segini Gaji Ahok Sebulan Jadi Komisaris Utama Pertamina, Nominalnya Tak Main-main

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bocorkan gajinya selama bekerja sebagai Komisaris Utama Pertamina. Berapa angkanya?

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!
Siap-Siap, Tahun 2025 PPN Naik Jadi 12 Persen!

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Baca Selengkapnya
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025
Tim Transisi Prabowo-Gibran Pastikan Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen di 2025

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Baca Selengkapnya
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah
Rencana Pengenaan Pajak Ojol dan Online Shop Buat Tambah Pendapatan Daerah

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak
Cara Pemkab Bekasi Naikkan PAD, Beri Penghargaan Wajib Pajak

Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi

Baca Selengkapnya
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun
Ekonomi Daerah Pulih, Negara Kumpulkan Pajak Parkir hingga Rp1 Triliun

Kinerja penerimaan pajak daerah mencapai Rp154,05 triliun hingga Agustus 2023.

Baca Selengkapnya
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025
Perluasan Basis Pajak Berlanjut, Pemerintah Incar Pendapatan Pajak Rp2.490 Triliun di 2025

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Naikkan Pajak Karaoke hingga Spa Jadi 40 Persen
Pemprov DKI Naikkan Pajak Karaoke hingga Spa Jadi 40 Persen

Besaran tarif pajak tersebut sesuai dengan ketentuan untuk objek pajak barang jasa tertentu.

Baca Selengkapnya
Kelas Menengah Diperkuat dengan Diberi Insentif, Pemerintah Incar Peningkatan Pajak
Kelas Menengah Diperkuat dengan Diberi Insentif, Pemerintah Incar Peningkatan Pajak

Saat ini jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat.

Baca Selengkapnya