Ini cara Ahok hadapi akal-akalan Grup Bakrie

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki cara tersendiri untuk membuat jera Bakrie Land Development yang selalu mangkir dalam memenuhi kewajiban untuk membangunkan fasilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Cara yang akan dilakukan dengan jalan tidak akan memuluskan pemberian izin pembangunan pada lahan milik Bakrie.

Selama ini Bakrie Land dinilai selalu menjual lahan miliknya kepada pengembang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pemenuhan kewajiban terhadap Pemprov.

"Dia mau jual kepada Pertamina. Dia juga jual kepada Sinarmas Group, kalau enggak salah. Nah, begitu Sinarmas Group mengajukan izin kepada kita, tahan! Dia bilang kan kami beli, ya kalau kita enggak tahan enak dong. Kewajibannya hilang dong. Kita enggak mau tahu. Supaya enggak ada lagi yang berani beli tanah dia kalau gitu. Ya kan? Kamu kalau enggak mau bereskan, kita enggak mau tahu. Enggak boleh dikerjain. Gitu caranya," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/6).

Orang lain juga bertanya?

Namun, Ahok tak akan jera untuk terus menagih Bakrie Land Development dalam memenuhi kewajiban untuk membantu Pemprov membangun fasilitas.

"Ditagih terus, mereka sekarang alasan, tanah pemda mana? Ya sudah kamu main begitu boleh," katanya.

Saat ini, ia menyuruh Jakpro untuk menyiapkan lahan 45-100 hektar di Cilincing Jakarta Utara yang nantinya akan dipergunakan sebagai bank tanah. Sehingga, pembagian lahan nantinya 20 persen dikomersilkan oleh Jakpro dan 80 persen dapat dipergunakan para pengembang untuk memenuhi kewajiban.

"Jadi kalau pengembang mau bangun rusun, ini tanahnya Jakpro kamu bangunin. Kayak gitu caranya. Cara mainnya begitu dong. Dia kan ngajak main begitu. Dia bilang enggak ada tanah Pemprov, ya sudah. Kalau kita mau beli tanah kan repot juga pemprov kan? Tunggu duit turun, tanah udah naik. Tugasin saja Jakpro beli tanah," jelasnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan jika Bakrie terus menunda-nunda dalam memenuhi kewajibannya maka akan menahan izin pembangunan yang diajukan ke Pemprov.

"Ya kita akan tagih. Kalau dia lagi mau bangun, kita tahan. Kan dia mulai jual lahan kepada orang lain," tandasnya. (mdk/tts)