Ini cara gila Ahok hadapi PNS nakal

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selalu tuai pro dan kontra dalam setiap tindakan serta ucapannya dalam memimpin ibu kota. Ahok yang kerap meledak-ledak melihat kinerja anak buahnya tak becus bahkan kerap mendapat kritik karena ucapannya yang dinilai terlalu kasar untuk seorang pejabat publik.

Kali ini, Ahok menyoroti kinerja anak buahnya yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. Ahok ngaku suka pusing jika melihat tingkah laku PNS DKI yang bergaji besar namun kerja tak becus.

Ahok sampai harus putar otak untuk menertibkan para PNS DKI yang berkelakuan nakal itu. Salah satunya dengan memasang CCTV di tiap ruangan kerja PNS DKI.

Masih banyak lagi ide gila Ahok untuk awasi kinerja PNS DKI, berikut selengkapnya, dihimpun merdeka.com, Selasa (26/5):

Pura-pura gila saat hadapi PNS DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui tidak mudah menjadi pemimpin ibu kota negara. Selain dihadapkan dengan persoalan rumit khas ibu kota, dia pun kerap kali 'senewen' dengan para PNS DKI nakal dan suka makan gaji buta."Tidak pantas Rp 24 triliun untuk menggaji orang yang tidak melakukan apapun. Selama 2,5 tahun hampir enggak ada pembangunan. Apa pantas kerjanya foto kopi mending office boy kasih sejuta dan mereka kasih kerjaan berguna. Kita ini kelebihan staf," kata Ahok dalam pembukaan konsultasi publik tentang RKPD 2016 di Balai Agung, Jakarta, Senin (25/5).Apalagi menurut Ahok, mereka selalu berdalih dengan sopan, padahal sesungguhnya pekerjaan yang diperintah Ahok tidak dikerjakan. Meski mengaku sudah muak, Ahok berusaha bersabar."Saya lapor dicuekin masyarakat sabar saja, saya saja nih sabar karena PPG, pura-pura goblok sama pura-pura gila," tukas Ahok di depan para PNS.Curhatan Ahok berlanjut. Dia menceritakan kini para ajudannya bukan hanya diperintahkan untuk menjaga raganya saja melainkan juga emosinya."Mereka harus jaga perasaan saya jangan jadi gila dan ekstrem. Kamu harus jaga emosi karena nahan. Mereka taruh bunga anggrek di WC saya lihatin dari balik kaca buat emosi turun," paparnya.Karena tak percaya lagi dengan kerja bawahannya, Ahok kini banyak memberikan kuasa pada pihak swasta untuk ikut mengelola proyek di pemprov DKI.

Ahok tetap larang PNS DKI rapat di hotel

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mencabut larangan menggunakan hotel untuk rapat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpandangan berbeda dengannya.Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, pihaknya berencana untuk melakukan penghematan. Untuk itu pejabat DKI Jakarta diharapkan menggunakan gedung yang ada."Kalau bisa gedung-gedung gede. Gedung wali kota gede-gede gitu ngapain lah pake hotel. Seribu orang juga masuk. Kami sih pengennya hemat duit lah," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/4) malam.Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mengeluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya."Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy akhir pekan lalu.Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh."Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.

Ahok lelang jabatan buat PNS, tak bisa kerja dipecat

Pemerintah telah meresmikan Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam undang-undang tersebut, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memecat PNS ataupun mempekerjakan pihak swasta.Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, dalam waktu dekat akan menggunakan kewenangan tersebut. Bahkan, dia akan segera melakukan lelang terbuka untuk eselon I dan II."Makanya saya mau buat seleksi terbuka eselon II. Kami enggak perlu lagi seleksi sesuai bidangnya, yang penting ada seleksi orang yang siap menjadi eselon II," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/3).Dia menegaskan, pihaknya ingin mencari bibit unggul dari PNS DKI Jakarta. Bila ada pejabat yang tidak sanggup bekerja maka dapat langsung diganti."Kami akan pakai UU ASN, jadi eselon I kami mau seleksi semua yang deputi, eselon II mau seleksi. Jadi kami punya stok. Begitu kami copot langsung masuk," ujarnya.Mantan bupati Belitung Timur ini merencanakan lelang ini akan berbarengan dengan evaluasi terhadap PNS DKI Jakarta yang baru saja diangkat dalam waktu dekat. Evaluasi ini memang rutin dilakukan tiap tiga sekali.

Awasi PNS, Ahok perintahkan pasang CCTV di tiap ruangan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar inspeksi mendadak, di setiap ruangan dinas yang berada di Gedung G Pemprov DKI.Didampingi sejumlah pejabat eselon satu dan dua Pemrov DKI Jakarta, Ahok yang berpakaian warna coklat muda khas pegawai negeri sipil, berkenalan dan bersilaturahmi dengan para kepala biro dan PNS Pemprov DKI yang berada di 18 lantai."Saya mendapat perintah dari pak gubernur untuk mengunjungi satu per satu lantai di gedung ini," kata Ahok kepada wartawan di kantor Pemrov Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Rabu (17/10).Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung komplek kantor Balaikota DKI."Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," tuturnya.Selain itu, Ahok juga berpesan kepada seluruh PNS untuk berperilaku hemat energi. Termasuk penghematan lampu."Saya kesini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," terangnya.

Ahok akan kurangi jumlah PNS DKI, diganti swasta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD). Bahkan rencananya juga ada pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengungkapkan gaji PNS tidak mencapai Rp 12 juta. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari gaji, bonus dan TKD."Itu ada poin-poinnya. Bonus-bonus. Itu namanya kinerja dinamis," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/12).Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan mengurangi PNS DKI Jakarta. Sebab jumlah pejabat daerah DKI Jakarta sudah terlalu banyak. Dan rencananya pihak swasta akan dimasukan untuk mengisi kekosongan jabatan."Kami mau kurangin pegawai. Pegawai DKI terlalu banyak. Kami mau sisakan yang terbaik. Supaya nanti swasta pun mau masuk," ungkap mantan Bupati Belitung Timur ini.Ahok menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemprov DKI Jakarta berhak mempekerjakan pihak swasta. Bahkan kewenangan untuk memecat PNS DKI Jakarta diberikan."Kami berhak mengadakan swasta eselon II. Nah ini dalam membuat orang tidak mau macam-macam di DKI," tutupnya. (mdk/rnd)