Ini Faktor yang Membuat Pemprov DKI Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.
Menurut Anies, keberhasilan ini juga berkat kerja keras dari seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), serta pejabat pengelola barang.
"Kita semua merasa bangga dan ini adalah kerja keras seluruh jajaran yang luar biasa. Terutama dalam pencatatan pengelolaan aset, karena itu adalah PR kita yang paling besar dan kita semua," tutur Anies usai rapat paripurna perihal laporan keuangan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019).
-
Apa yang dikatakan tentang hasil kerja keras? Kerja keras akan membawamu ke puncak. Tapi, bakat hanya akan membawamu ke pintunya.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
Anies menyatakan, jajaran yang hadir saat rapat paripurna juga banyak. Sehingga, hal itu dinilainya menandakan bahwa perjuangan untuk mendapat WTP sangatlah sungguh-sungguh.
Dia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta pun akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu laporan keuangan.
"Jadi saya sampaikan juga tadi bahwa diperolehnya WTP bukan berarti kita selesai sampai puncak, tidak. Ini artinya kita harus terus-menerus meningkatkan, dan kedepan PR-PR yang masih ada akan segera kita tuntaskan," ujarnya.
Anies menambahkan, masalah aset milik Pemprov DKI Jakarta yang kerap menjadi temuan oleh BPK juga telah memiliki sistem penyelesaian tersendiri.
Dia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta bahkan memiliki majelis untuk penataan aset yang diklaim Anies merupakan satu-satunya di Indonesia.
"Jadi secara umum kita sudah menyiapkan sistemnya untuk menyelesaikan. Karena banyak aset-aset lama kita yang pencatatannya itu tidak selalu rapi. Aset DKI tuh dari mulai tahun 50an, 60an, 70an, nah tapi sekarang kita sudah on the right track, sudah ditata dengan rapi," ucap Anies.
"Jadi apa yang kita kerjakan 2 tahun ini adalah diseriusi untuk dicatat dengan sistem akuntansi keuangan yang benar, begitu itu dilakukan, ya alhamdulillah kemudian kita bisa mendapatkan opini yang baik ini," ia mengakhiri.
Reporter: Ratu Annisa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaHeru juga sukses menciptakan iklim kerja birokrasi yang solid dan kondusif.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan merasa terhormat lantaran karena PDIP tertarik mendukungnya di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaPenghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaTedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan hal itu usai melaksanakan konsolidasi dengan Warga Kota di Kantor Jakarta Inisiatif, Jakarta Selatan, Jumat (21/6).
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya