Ini kawasan-kawasan yang digusur selama Ahok jadi gubernur

Merdeka.com - Menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk kemajuan Ibu Kota. Salah satunya dengan merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali, guna mengantisipasi banjir.

Meski sudah disediakan rusunawa sebagai hunian baru yang lebih menjanjikan, namun para warga tetap menolak untuk meninggalkan tanah mereka. Akibatnya, kebijakan ini kerap menimbulkan perdebatan hingga kerusuhan antara warga yang direlokasi dengan petugas.

Namun, guna menciptakan Kota Jakarta yang maju dan terbebas dari berbagai masalah, Pemprov tetap melakukan relokasi di beberapa kawasan. Seperti Waduk Pluit, Pinangsia, Monas, hingga Kampung Pulo yang baru saja digusur beberapa hari yang lalu.

Berikut rangkuman merdeka.com beberapa kawasan yang menjadi lokasi penggusuran ketika Ahok menjabat sebagai gubernur, Rabu (26/8):

Jangan lewatkan yang satu ini:

Terkuak, ini sepak terjang Eki Pitung yang muncul di mana-mana

Rupiah makin ambruk, pengusaha sindir SBY hingga ancaman PHK

Perang Korea: Baru 3 hari perang, Seoul sudah jatuh ke tangan Korut

Benarkah Indonesia diambang krisis seperti 98?

Ini video pasukan elite Kodam di bawah Komando Mayor Agus

Kampung Pulo

Sebagai kawasan yang sering terkena banjir, Kampung Pulo menjadi salah satu daerah yang digusur Ahok. Meski sudah disediakan rusunawa tak jauh dari lokasi pemukiman, namun warga tetap menolak untuk direlokasi.Akibatnya, bentrokan antara warga dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terjadi hingga menyebabkan banyak warga dan petugas luka-luka. Meski begitu, penggusuran yang terjadi pada Kamis (20/8) ini, tetap dilanjutkan walau sempat ditunda keesokan harinya.Penolakan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, seperti adanya keengganan warga terkait tidak adanya ganti rugi atas tanah yang telah mereka miliki bertahun-tahun. Besarnya biaya tinggal di rusun juga dipertimbangkan oleh warga."Kami merasa keberatan tinggal di rusun. Di sana kami harus bayar Rp 300 ribu per bulan, belum listrik dan airnya. Kan itu Rusunawa bukan Rusunami, sedangkan tanah ini kami bayar PBB setiap tahun," ujar Fatulah yang mengaku telah 30 tahun menetap di Kampung Pulo, Kamis (20/8).

Pinangsia

Pemprov DKI Jakarta bakal menggusur warga Pinangsia, Ancol, dari tempat tinggal mereka guna pembangunan pompa untuk penanganan banjir. Sayangnya, rencana tersebut mendapat penolakan dari warga, dengan berdemo di rumah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Pluit, Jakarta Utara.Meski begitu, Ahok mengaku penggusuran akan tetap dilakukan. "Penggusuran enggak ada toleransi. Harus tetap digusur. Yang ribut ini yang sewa tanah sebetulnya. Nanti kalau kamu enggak ada rumah yang sewa pasti sewa tempat lain. Kalau kamu nyewa, masak kamu mau belain tempat kamu," terang Ahok di JCC, Jakarta, Rabu (27/5).Menurut Ahok, tidak ada solusi selain penggusuran untuk menangani masalah ini. Bila memang warga yang tak punya tempat tinggal bersikeras tak ingin digusur, dia bakal membantu cari tempat tinggal sementara di rusun.

Waduk Pluit

Satpol PP Jakarta Utara dibantu personel Polsek Penjaringan, Jakarta Utara, telah menertibkan bangunan liar di sisi timur bantaran Kali Gendong, Waduk Pluit. Dalam penertiban kali ini, 26 bangunan liar diratakan dengan tanah."Penertiban ini melanjutkan penertiban sebelumnya. Kami target 7.000 bangunan liar di sekitar wilayah Waduk Pluit ini ditertibkan. Tahun lalu sudah ditertibkan 2.000 bangunan, tahun ini penertiban tahap II target 2.000 bangunan lagi dan tahap III tahun 2016 target 3.000 bangunan ditertibkan," kata Koordinator Normalisasi Waduk dan Kali DKI Jakarta, Heriyanto, di lokasi penertiban, Kamis (30/7).Heriyanto menjelaskan, penertiban ini dilakukan agar saluran air lancar dari saluran penghubung (PHB) Kali Gendong ke Waduk Pluit. Sampai saat ini, total sudah 800 bangunan dari 2.000 bangunan yang diperkirakan akan dihancurkan hingga Desember 2015 nanti.Warga yang rumahnya dibongkar, akan diberikan tempat tinggal yang layak di rusunawa yang sudah disiapkan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta. Sehingga dirinya berharap warga yang terkena bongkaran tidak khawatir, karena pihaknya tidak akan meninggalkan warga begitu saja.

PKL di Monumen Nasional

Sebagai tempat wisata sekaligus pusat Jakarta, Monumen Nasional (Monas) harus ditata sedemikian rupa agar terlihat rapi. Inilah yang menyebabkan Pemprov DKI menertibkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Monas pada 2014 lalu.Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan relokasi tempat khusus PKL melalui program 'Lenggang Jakarta' ini merupakan program corporate social responsibility (CSR) PT Sosro dan Rekso Group. Selain itu, program ini tidak hanya untuk penampungan 339 PKL Monas saja, melainkan juga untuk melatih para pedagang untuk berjualan makanan yang sehat dan higienis.Sebagai kompensasinya, para PKL akan mendapatkan kios di Lapangan IRTI Monas. Dia mengatakan, sekitar 339 kios telah disiapkan Pemprov DKI Jakarta sebagai kompensasi dan akan dapat segera digunakan."PKL sudah kami seleksi. Satu keluarga tuh kadang punya tiga (PKL). Makanya sudah kami perketat. Makanya begitu pakai ini (ID card PKL) ketahuan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/12).Ahok mengungkapkan, ID card PKL ini akan diberikan untuk satu keluarga, bukan masing-masing pedagang. Harapannya, dengan pemberian kios ini PKL mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Bedeng Tebet

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di Jl Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2014) lalu. Korban penggusuran kebanyakan adalah penjual tanaman di trotoar sebelah Taman Honda dan pemulung.Meski penggusuran berjalan lancar, puluhan petugas dari Satpol PP dan kepolisian tetap berjaga-jaga. Beberapa juga mengatur lalu lintas karena Jl Tebet Barat Raya ditutup sejak pukul 07.00 Wib.Informasi yang dihimpun menyebutkan, penggusuran yang dipimpin Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadisantosa ini dilakukan terhadap kurang lebih 200 lapak. Lahan ini akan digunakan untuk penambahan ruang terbuka hijau atau taman interaktif dengan luas kurang lebih 20 hektar.