Ini kritik Lulung pada RAPBD rancangan Ahok
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 pada Sidang Paripurna. Total anggaran yang diajukan Rp 73,08 triliun.
Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Luluh) menilai pidato Ahok saat penyampaian RAPBD cukup komprehensif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat rapat komisi ke depannya.
"Pidato cukup komprehensif dan memuaskan. Di situ tinggal rincikan pada saat dewan dan komisi. Sebab masih ada yang belum rinci. Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih belum rinci, terus program kemaritiman juga belum tersentuh," jelasnya usai rapat paripurna pembacaan RAPBD DKI Jakarta 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/1).
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal habis masa jabatan pada 17 Oktober 2024.
-
Kapan puncak DBD diprediksi terjadi di Jakarta? Puncak kasus DBD diprediksi terjadi pada April 2024 usai puncak musim hujan berlangsung pada Maret 2024.
-
Kapan Tjokropranolo jadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982..
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Lulung menargetkan, pembahasan ini paling lama satu bulan. Sehingga pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 dapat segera dilakukan.
Terpisah, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menilai, apa yang disampaikan Ahok tetap harus diperhatikan. Terutama untuk peningkatan pajak yang dilakukan pada tahun 2015.
Prabowo mengatakan, Ahok tidak boleh meningkatkan pajak seenaknya sendiri. Sebab pendapatan pajak 2014 tidak tercapai. Dan untuk 2015, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 45,32 triliun.
"Pendapatan dari pajak masih mungkin tercapai gak di 2015. Padahal pencapaian di 2014 aja gak tercapai. Kalau terus naik tapi tidak ada perubahan pada Jakarta sama aja mengorbankan masyarakat. Soalnya mereka bayar tapi gak merasakan hasilnya," ungkapnya.
?Tanggapan berbeda diberikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta M Ongen Sangaji. Dia mengatakan, apa yang disampaikan Ahok sudah bagus, terpenting adalah realisasinya.
"Harapan kami semua apa yang disampaikan Ahok dapat terealisasi pada 2015. Dengan kerja sama dari legislatif dan eksekutif. Masalah banjir dan macet yang? akan jadi fokus bersama," jelasnya.
Kemudian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, setelah pembacaan RAPBD DKI Jakarta 2015, kini tinggal komisi yang membahas. Sebab dia menargetkan pada akhir bulan ini APBD DKI Jakarta 2015 sudah dapat ditetapkan.
"Kami menargetkan sebelum tanggal 27 Januari sudah kelar semuanya," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, peningkatan APBD DKI Jakarta 2015 tidak jauh berbeda dari APBD DKI Jakarta 2014. Sebab kenaikan hanya sebesar Rp 900 miliar.
"Total RAPBD tahun 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun," jelasnya dalam rapat paripurna dengan agenda pidato gubernur mengenai RAPBD DKI 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMuhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaSofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.
Baca SelengkapnyaHarusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025
Baca SelengkapnyaBambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaPemerintah China menyelesaikan persoalan polusi membutuhkan kurun waktu selama 20 tahun.
Baca Selengkapnya