Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini kritik Lulung pada RAPBD rancangan Ahok

Ini kritik Lulung pada RAPBD rancangan Ahok Ahok dan Djarot ikut rapat DPRD DKI Jakarta. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 pada Sidang Paripurna. Total anggaran yang diajukan Rp 73,08 triliun.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana (Luluh) menilai pidato Ahok saat penyampaian RAPBD cukup komprehensif. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat rapat komisi ke depannya.

"Pidato cukup komprehensif dan memuaskan. Di situ tinggal rincikan pada saat dewan dan komisi. Sebab masih ada yang belum rinci. Seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih belum rinci, terus program kemaritiman juga belum tersentuh," jelasnya usai rapat paripurna pembacaan RAPBD DKI Jakarta 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/1).

Lulung menargetkan, pembahasan ini paling lama satu bulan. Sehingga pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 dapat segera dilakukan.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman menilai, apa yang disampaikan Ahok tetap harus diperhatikan. Terutama untuk peningkatan pajak yang dilakukan pada tahun 2015.

Prabowo mengatakan, Ahok tidak boleh meningkatkan pajak seenaknya sendiri. Sebab pendapatan pajak 2014 tidak tercapai. Dan untuk 2015, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 45,32 triliun.

"Pendapatan dari pajak masih mungkin tercapai gak di 2015. Padahal pencapaian di 2014 aja gak tercapai. Kalau terus naik tapi tidak ada perubahan pada Jakarta sama aja mengorbankan masyarakat. Soalnya mereka bayar tapi gak merasakan hasilnya," ungkapnya.

?Tanggapan berbeda diberikan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta M Ongen Sangaji. Dia mengatakan, apa yang disampaikan Ahok sudah bagus, terpenting adalah realisasinya.

"Harapan kami semua apa yang disampaikan Ahok dapat terealisasi pada 2015. Dengan kerja sama dari legislatif dan eksekutif. Masalah banjir dan macet yang? akan jadi fokus bersama," jelasnya.

Kemudian, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, setelah pembacaan RAPBD DKI Jakarta 2015, kini tinggal komisi yang membahas. Sebab dia menargetkan pada akhir bulan ini APBD DKI Jakarta 2015 sudah dapat ditetapkan.

"Kami menargetkan sebelum tanggal 27 Januari sudah kelar semuanya," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, peningkatan APBD DKI Jakarta 2015 tidak jauh berbeda dari APBD DKI Jakarta 2014. Sebab kenaikan hanya sebesar Rp 900 miliar.

"Total RAPBD tahun 2015 mencapai Rp 73,08 triliun atau meningkat 0,24 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun," jelasnya dalam rapat paripurna dengan agenda pidato gubernur mengenai RAPBD DKI 2015 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih
Menko Luhut ke Tom Lembong: Anda Jangan Geer Kasih Note ke Ayahnya Mas Gibran, Ibu Retno Banyak yang Kasih

Tom Lembong yang sekaan membocorkan pernah memberi contekan itu bukan menunjukkan pribadi yang hebat.

Baca Selengkapnya
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pansus Haji Hanya Punya Waktu Sebulan untuk Hasilkan Kesimpulan
Pansus Haji Hanya Punya Waktu Sebulan untuk Hasilkan Kesimpulan

Muhaimin mengingatkan pansus tersebut mendapatkan kewenangan yang luar biasa dan aktivitasnya dilindungi oleh undang-undang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan
VIDEO: Rapat Panas Komisi V dengan Basuki PUPR, Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan

Menteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru
Politikus PDIP Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Terkesan Buru-Buru

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Baca Selengkapnya
Luhut Akui Dokumen AMDAL Proyek Rempang Eco-City Masih Diproses: Enggak Ada Masalah
Luhut Akui Dokumen AMDAL Proyek Rempang Eco-City Masih Diproses: Enggak Ada Masalah

Harusnya, sebelum menetapkan sebuah kawasan harus dilakukan studi dan penelitian mengenai tingkat bahayanya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025
Penjelasan Baleg DPR soal RUU Perampasan Aset Tak jadi Prioritas di Prolegnas 2025

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan alas an Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk ke dalam RUU Prioritas 2025

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP

Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Luhut Sebut Masalah Polusi Udara Bisa Beres 1 Tahun, Mari Elka: Tidak Bisa
Luhut Sebut Masalah Polusi Udara Bisa Beres 1 Tahun, Mari Elka: Tidak Bisa

Pemerintah China menyelesaikan persoalan polusi membutuhkan kurun waktu selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya